Kapolda Metro Jaya: Terorisme Jadi Perhatian Serius Dalam Pilkada DKI

BOGOR - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Karyoto menyebutkan bahwa kejahatan terorisme menjadi perhatian serius pada penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta 2024. Karyoto merujuk pada penyelenggaraan Pilkada 2019 terdapat enam aksi serangan teror di berbagai wilayah di Indonesia.

“Hal ini tidak boleh terjadi pada Pilkada 2024 di wilayah hukum Polda Metro Jaya sehingga kita bisa memastikan tidak ada kejadian teror sekecil apapun," katanya saat memimpin apel Operasi Mantap Praja Jaya 2024 di lapangan Satlat Korbrimob Polri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Selasa (13/8).

Karyoto menjelaskan, bagi wilayah yang terbilang kerawanan tinggi dan sangat rawan, perlu dilakukan langkah antisipasi. Sedangkan bagi wilayah lainnya, jangan dianggap remeh (underestimate), dengan tetap mempersiapkan pengamanan sebanyak mungkin.

"Terus lakukan mapping (pemetaan) potensi konflik sosial secara detail di wilayahnya masing-masing, dan selesaikan potensi konflik tersebut hingga ke akar masalah," tuturnya.

Karyoton menambahkan, apabila terdapat konflik yang sudah mengganggu stabilitas Kamtibmas, maka pastikan penggunaan kekuatan dilakukan secara tepat sesuai standar operasi dan prosedur (SOP), dengan memegang teguh asas proporsionalitas, legalitas, akuntabilitas, serta netralitas.

"Kemudian laksanakan pengamanan dengan penuh rasa tanggung jawab humanis dan profesional sesuai SOP dengan menerapkan body system (dua personel saling memberikan perlindungan) guna menjamin keselamatan," ucapnya.

Karyoto juga menegaskan pimpinan di setiap tingkatan, harus terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan melekat kepada anggotanya masing-masing. Mantan Deputi Penindakan KPK tersebut juga menjelaskan Pilkada 2024 yang dilaksanakan di wilayah hukum Polda Metro Jaya, cukup kompleks.

"Karena terdiri dari tiga pemilihan gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, empat pemilihan wali kota di Kota Depok, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kota Bekasi, dan tiga Kabupaten di Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Tangerang," bebernya.

Maka dari itu, Polda Metro Jaya guna mengamankan Pilkada 2024 menggelar operasi Mantap Praja Jaya tahun 2024 yang dilaksanakan selama 140 hari sejak tanggal 14 Agustus sampai 31 Desember 2024.

"Guna mengamankan Pilkada 2024, kami menggelar operasi Mantap Praja Jaya tahun 2024 yang dilaksanakan selama 140 hari sejak tanggal 14 Agustus sampai 31 Desember 2024," ucap Karyoto.

Dia menjelaskan, dalam operasi tersebut pihaknya melibatkan 88.375 personel. Terdiri atas 6.991 personel TNI, 17.448 personel Polri, serta 63.936 personel Linmas.

"Keseluruhan personel yang dilibatkan akan tersebar ke dalam 31.963 TPS yang ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Hal ini dilaksanakan guna mengamankan Pilkada 2024 dengan tujuan tercipta keamanan, kelancaran, ketertiban," imbuhnya.

Karyoto juga menambahkan, dalam mengamankan Pilkada 2024, Polda Metro Jaya akan melaksanakan pola-pola pengamanan. 

"Mulai dari cipta kondisi yang dilaksanakan sebelum, pada saat, dan pasca-pelaksanaan tahapan pilkada serentak, yang akan disesuaikan dengan tingkat kerawanan yang ada, yang mana kegiatan ini dilakukan meliputi, deteksi dini, cooling system (sistem penyejukan), pengamanan terbuka dan tertutup, hingga penindakan bagi pihak yang berupaya mengganggu pelaksanaan pada setiap tahapan pilkada," kata Karyoto.

Karyoto juga menyebutkan, Operasi Mantap Praja Jaya 2024 diiringi dengan penguatan strategi komunikasi publik, untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

"Hal tersebut dilakukan agar masyarakat senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, ikut berpartisipasi dalam menjaga stabilitas Kamtibmas pada Pilkada 2024, serta agar masyarakat Mengetahui berbagai upaya pengamanan yang telah kita lakukan," pungkasnya.

Peningkatan Koordinasi
Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) meningkatkan koordinasi dalam menghadapi ancaman terorisme menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak serta pelantikan presiden dan wakil presiden 2024.

"Antisipasi dengan peningkatan dan penguatan koordinasi perlu dilakukan sehingga tercipta deteksi dini dan cegah dini dari ancaman terorisme," ucap Kasubdit Penggunaan Kekuatan BNPT Kolonel Marinir Indrayanto.

Dia menuturkan koordinasi pencegahan terorisme harus menjadi prioritas dalam meredam gejolak dan menjaga situasi kondusif masyarakat, di tengah akan dilaksanakannya pilkada serta pelantikan presiden dan wakil presiden mendatang.

Menurut Indrayanto, pilkada berpotensi menciptakan ketegangan, konflik, bahkan terorisme. Apalagi, ada fakta perubahan strategi kelompok radikal terorisme dari bullet approach (pendekatan peluru) menjadi pendekatan ballot approach (pendekatan kotak suara).

Adapun pentingnya sinergisitas dan koordinasi bersama dalam menghadapi ancaman terorisme juga diyakini oleh Akademisi Universitas Indonesia, Muhammad Syauqillah. Menurut dia, mencegah ancaman terorisme merupakan upaya bersama yang tidak hanya melibatkan satu pihak saja.

"Upaya dalam mencegah ancaman terorisme selain kontranarasi, penurunan konten intoleran radikal terorisme, dan mewaspadai pendanaan terorisme, yaitu dengan sinergisitas antarlembaga ataupun kementerian," ungkap Syauqillah.

Dalam rakor tersebut terdapat dua pembahasan utama, yaitu tren dan ancaman tindak pidana terorisme 2024 serta kesiapan aparatur pemerintah dalam menghadapi pilkada 2024 dan pelantikan presiden dan wakil presiden dari ancaman tindak pidana terorisme.

Peserta yang hadir dalam rakor itu meliputi sejumlah anggota TNI dari Korem dan Kodim di lingkup Kodam III Siliwangi, Lanal, dan Lanud di Jawa Barat; anggota kepolisian dari Polrestabes, Polresta, dan Polres di lingkup Polda Jawa Barat; serta anggota Badan Kesbangpol kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat.