Selamat

Sabtu, 23 Oktober 2021

18 September 2021|18:00 WIB

Jalan Terjal Hilangkan Trauma Korban

Semasa pandemi, jumlah korban eksploitasi anak malah naik
ImageAnak-anak korban kasus prostitusi atau eksploitasi seksual anak di bawah umur saat jumpa pers di Mapolres Jakarta Utara. ANTARA/Fauzi Lamboka

JAKARTA – Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) menyebutkan, kasus eksploitasi anak secara ekonomi dan seksual mengalami kenaikan. Hingga Agustus 2021, tercatat jumlah anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual sebanyak 149 anak.

Angka ini cukup tinggi jika dibanding tahun 2020 sejumlah 133 anak dan 2019 sejumlah 106 anak.

Di antara korban eksploitasi itu, ada di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani, Bambu Apus, Jakarta Timur. Puluhan anak perempuan remaja ditampung di Balai ini.

Mereka ada di tempat itu untuk menjalani rangkaian proses. Proses ini akan menentukan perjalanan hidup mereka selanjutnya.

Kepala BRSAMPK Handayani, Hasrifah Musa kepada Validnews, Sabtu (18/9), menceritakan proses yang dilalui remaja perempuan kisaran usia 14–18 tahun itu.

“Mereka semua korban perdagangan orang sekaligus eksploitasi seksual dari berbagai tempat,” kata Hasrifah.

Di tempat itu, petugas BRSAMPK melakukan rangkaian proses rehabilitasi sosial kepada korban. Seperti, pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan anak, serta pemulihan kondisi fisik, psikososial dan mental-spiritual.

Proses dimulai dari asesmen terlebih dahulu oleh pekerja sosial dan psikolog. Tujuannya, untuk mengetahui kondisi fisik, psikis dan psikososial si individu. Sekaligus diperiksa, apakah korban mengalami luka ataupun tertular penyakit akibat hubungan seksual.

Bila tak ditemukan masalah kesehatan, petugas di tempat itu akan melakukan pendampingan sesuai kebutuhan korban. Mereka juga dibekali dengan pengetahuan kewirausahaan serta dukungan-dukungan lain secara layak.

Hal yang fundamental harus diselesaikan adalah persoalan trauma psikis korban. Trauma korban harus dihilangkan untuk bisa masuk ke proses pendampingan selanjutnya. Soal cepat atau lambat trauma itu sirna, Hasrifah berujar, akan dipengaruhi banyak faktor.

Dan, lamanya proses pemulihan ternyata bukan perkara mudah dan cepat. Bahkan, butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa memulihkan kondisinya.

"Pemulihan rehabilitasi anak tidak cepat, butuh setahun, bahkan dua tahun baru bisa pulih dari traumanya atau lebih," ungkap dia.

Balai ini adalah salah satu dari delapan balai yang dimiliki Kemensos untuk menangani anak korban eksploitasi seksual. Tempat itu kini menjadi BRSAMPK.

Selain BRSAMPK Handayani Bambu Apus Jakarta, ada juga balai sama di Mataram, Todopoli Makassar, dan Antasena Magelang. Kemudian ada BRSAMPK Alyatama Jambi, Naibonat Kupang, Rumbai Pekanbaru, dan Darussa’adah Aceh.

Di sisi lain, Menteri Sosial, Tri Rismaharini mengamanatkan seluruh balai rehabilitasi sosial dimanfaatkan untuk anak korban eksploitasi seksual. Total ada 41 balai rehabilitasi sosial yang tersebar di seluruh Indonesia.

Adapun proses rehabilitasi tergantung individu anak tersebut. Mereka baru bisa dikatakan pulih apabila kondisi mereka memenuhi beberapa unsur, di antaranya mampu merawat diri mereka sendiri dengan baik. 

Lalu, menjalani aktivitas seperti biasa tanpa adanya paksaan, mau mengaktualisasikan dirinya dengan kegiatan yang produktif, serta mampu mengatasi masalahnya sendiri tanpa bantuan orang lain.

Selain itu, pihak keluarga korban juga diberikan pemahaman dasar pola pengasuhan dalam rangka mencegah eksploitasi anak tidak terulang.

Peran Negara
Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), ada tren kasus eksploitasi anak secara ekonomi dan seksual mengalami kenaikan.

"Jumlahnya meningkat saat pandemi covid-19. Sampai Agustus 2021 saja jumlahnya sudah melebihi tahun 2020," ucap Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KPPPA, Nahar kepada Validnews, Selasa (15/9).

Adapun soal tren ini diamini oleh psikolog anak, Ika Putri. Dia menjelaskan, anak-anak rentan terjerumus dalam kasus eksploitasi seksual karena pola pikir mereka belum matang. Hal ini membuat keputusan yang mereka ambil seringkali gegabah dan tidak memikirkan lebih jauh risiko yang akan dihadapi.

Potensi ini kian besar ketika anak tersebut minim edukasi tentang seksualitas. Juga minim edukasi tentang hal-hal apa saja yang bisa membahayakan dirinya, dan sebagainya.

"Hal tersebut yang membuat anak-anak rentan terjebak dalam eksploitasi seksual anak," ujar Ika kepada Validnews, Jumat (17/9).

Menurut dia, dampak psikologis yang bisa ditimbulkan akibat eksploitasi seksual beragam tergantung individu anak tersebut. Salah satu dampak yang terjadi, kata dia, mereka bisa mengalami kondisi traumatis. Selain itu, bisa juga berpengaruh ke emosi, pola pikir, dan perilaku negatif anak.

Adapun proses pemulihan psikologis anak tergantung dari banyak aspek. Yakni, karakteristik anak, peristiwa yang ia alami, serta kondisi sosial di lingkungan sekitar anak.

Menurut Ika, dukungan dari pemerintah dalam hal ini dari sisi regulasi. Juga tuntutan hukum yang berat bagi para pelaku untuk mencegah kasus eksploitasi anak terulang kembali. Serta kehadiran dan keberpihakan pemerintah melindungi korban eksploitasi seksual.

Direktur Rehabilitasi Sosial Anak, Kementerian Sosial (Kemensos), Kanya Eka Santi juga menjabarkan tren ini. Dia mengatakan, kasus eksploitasi seksual anak kebanyakan terjadi karena diiming-imingi pekerjaan yang menjanjikan. Namun, pada kenyataannya mereka dijadikan pekerja di tempat hiburan malam.

Ironisnya, anak-anak yang dipekerjakan pun sebagian besar tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi korban eksploitasi seksual.

"Jadi mereka dikepung harapan palsu tanpa tahu kenyataannya nanti seperti apa. Saat di sana pun, mereka menganggap ya bekerja saja. Ada juga anak yang awalnya kaget, tapi mereka anggap ini pekerjaan, ya sudah mereka lakukan saja," ujar Kanya kepada Validnews, Jumat (17/9).

Padahal, eksploitasi secara seksual terhadap anak di bawah umur dapat dijerat dengan Pasal 76I juncto Pasal 88 Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

Tertulis dalam pasal itu, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, bahkan turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak. Para pelaku akan berhadapan dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun dan denda hingga Rp200 juta.

Selain itu, pelaku juga dapat dikenakan ketentuan Pasal 296 KUHP, yakni dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul sebagai pencarian atau kebiasaan dan atau Pasal 506 KUHP tentang Prostitusi jika memenuhi unsur menarik keuntungan dari perbuatan cabul dan menjadikannya sebagai pencarian.

Kanya mengungkapkan, ada banyak faktor yang menyebabkan hal ini bisa terjadi. Di antaranya himpitan ekonomi, kurangnya pemahaman, pergaulan sosial, dan sebagainya.

Anak-anak korban eksploitasi seksual biasanya tidak memiliki pola pikir yang panjang terhadap tindakan yang mereka lakukan. Mereka mudah terjebak saat diiming-imingi pekerjaan demi mendapatkan uang secara instan.

Korban dengan pola pikir seperti ini kerap merasa kesal saat tiba di balai sosial untuk rehabilitasi. Karena tak lagi bisa mendapat penghasilan. Bahkan, mereka menilai, mereka punya hak mencari uang.

Hal yang membuat Kanya trenyuh, mereka tak menilai telah dilecehkan secara seksual. Karena, hal tersebut adalah bagian dari pekerjaan mereka. "Ini yang kita harus perbaiki di balai sosial," tutur Kanya.

Karenanya, rehabilitasi terhadap mereka haruslah komprensif. Rehabilitasi juga dilakukan untuk memperbaiki perilaku negatif. Seperti, mengajarkan tata krama, sopan santun dalam bersikap sehari-hari.

Selain itu, mereka juga dibekali dengan keterampilan sesuai minat mereka agar tidak kembali terjebak dalam prostitusi serta memenuhi hak-hak mereka atas pendidikan

Semuanya adalah manifestasi amanat UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang memberi mandat kepada Kemensos melakukan perlindungan korban melalui upaya rehabilitasi.

Dalam upaya rehabilitasi, ada banyak unsur pemulihan yang dilakukan. Di antaranya memulihkan pola pikir, perasaan dan perilaku yang salah pada anak.


Dalam pelaksanaannya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) juga urun serta. Deputi Perlindungan Khusus Anak KPPPA, Nahar

menguraikan, pemerintah menggunakan enam pendekatan untuk menangani eksploitasi anak. Mulai dari pengaduan, penjangkauan, manajemen kasus, penyediaan shelter, melakukan upaya mediasi, dan rehabilitasi sosial.

Pola penanganan kasus eksploitasi anak menggunakan manajemen kasus dilakukan untuk menentukan siapa saja pihak-pihak yang terlibat, siapa saja yang mendampingi, hingga strategi apa yang dilakukan. Penentuan ini dilakukan melalui case conference (pembahasan kasus) dan rekomendasinya dilakukan oleh para pihak yang terkait. Pihak-pihak yang terlibat terdiri dari pihak Polri, KPAI, KPPPA, dan Kemensos.

KPPPA melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) bertugas menyediakan pendampingan hukum dan psikologis bagi korban selama proses di pengadilan. Ketika proses peradilan selesai, korban tetap diberi pendampingan psikologis di Rumah Aman sebelum dikirim ke balai rehabilitasi sosial.

Selain soal pemulihan, pemerintah juga memastikan perlindungan anak terpenuhi selama proses peradilan atau lewat jalur advokasi. Tak jarang Kemensos dan pihak terkait lain, juga bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), terutama terkait pengajuan restitusi.

Restitusi sendiri adalah tuntutan ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penggantian biaya perawatan medis dan atau psikologis dan ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan akibat dari tindak pidana yang dialami.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, anak-anak korban eksploitasi seksual dapat mengakses layanan dari negara melalui LPSK, meliputi perlindungan fisik, rehabilitasi psikologis dan psikososial. Korban juga dapat mengajukan tuntutan ganti rugi (restitusi) terhadap pelaku.

Perhitungan restitusi dilakukan oleh LPSK. Melalui restitusi, diharapkan korban bisa mendapatkan haknya yang telah dirampas karena suatu tindak pidana.

Namun, perjalanan mendapatkan keadilan masih terganjal masalah pengajuan restitusi. Sebab seringkali saat hakim telah memutuskan pelaku harus membayar ganti rugi, pelaku menyatakan tidak sanggup membayar. Terhadap hal tersebut, hakim biasanya akan memberikan hukuman subsider sebagai pengganti restitusi.

"Bila korban diputus mendapatkan restitusi, kemudian pelaku tidak sanggup, pelaku akan mendapat hukuman subsidernya berapa bulan penjara sebagai pengganti," jelas Ketua LPSK, Hasto Atmojo kepada Validnews, Rabu (16/9).

Hasto mengungkapkan, hingga saat ini jumlah korban eksploitasi seksual anak yang terlindungi oleh LPSK pada 2020 sebanyak 68 korban dan 2021 sebanyak 71 korban.

TPPO sendiri menempati posisi empat besar berdasarkan jumlah perlindungan yang diberikan oleh LPSK. Kasus ini hanya lebih sedikit di bawah kekerasan seksual anak, terorisme, dan pelanggaran HAM berat.

Terhadap dua upaya ini, yakni rehabilitasi dan advokasi hukum, Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ai Maryati Solihah menilai, kinerja pemerintah sudah baik.

Namun, yang menjadi catatannya adalah belum meratanya balai atau lembaga rehabilitasi sosial. Dia menyerukan, agar Balai serupa diperbanyak. Menurutnya, daerah-daerah yang tidak memiliki balai rehabilitasi sosial harus dirujuk ke wilayah lain yang jaraknya cukup jauh.

"Misalnya, di Indonesia timur harus ke Balai Naibonat di Kupang. Terus yang di Bandung harus dibawa ke balai di Jakarta. Jadi menurut saya aksesnya yang harus didekatkan," kata Maryati kepada Validnews, Jumat (17/9).

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA

TERPOPULER