13 Agustus 2025
21:00 WIB
Jakarta Targetkan 258 Sekolah Gratis Tahun Depan
Saat ini, 40 sekolah swasta di Jakarta sudah menerapkan program sekolah swasta gratis
Editor: Nofanolo Zagoto
Ilustrasi proses belajar mengajar di kelas. Antara Foto/Andri Saputra
JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menargetkan sebanyak 258 sekolah swasta gratis di Kota Jakarta pada tahun depan.
“Rencananya, 258 sekolah (swasta gratis) untuk 2026,” kata Wakil Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Sarjoko di Jakarta, sebagaimana dilansir Antara, Rabu (13/8).
Sebanyak 40 sekolah swasta di Jakarta disebutnya sudah menerapkan program sekolah swasta gratis. Kendati demikian, program tersebut masih berproses secara regulasi karena belum ada Peraturan Gubernur (Pergub) terkait.
Sementara itu, berhubungan dengan anggaran, program itu sudah masuk ke dalam dalam APBD Perubahan (APBD-P).
“Dari aspek anggaran, kemarin sudah masuk di dalam update-nya perubahan. Untuk 40 sekolah itu kurang lebih sekitar Rp107 miliar,” jelas Sarjoko.
Meskipun belum ada Pergub sekolah swasta gratis, dia menuturkan pihaknya sudah mengundang 40 sekolah swasta yang lebih dulu menjalankan program tersebut.
Menurut dia, seluruh pihak sekolah swasta itu tidak keberatan meski belum ada Pergub terkait. Mereka sepakat untuk menjalankan program tersebut walau belum memperoleh dana khusus.
“Meskipun mereka belum mendapatkan penyaluran dananya, tetapi secara prinsip mereka sudah menyepakati untuk menyelenggarakan sekolah gratis. Mereka juga tidak akan memungut biaya ke orang tua atau siswa,” terang Sarjoko.
Baca juga: 135 Sekolah Swasta Di Kota Tangerang Gratiskan Uang Sekolah
Sebelumnya, Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Jakarta Taga Radja Gah menuturkan meskipun belum ada Pergub terkait sekolah swasta gratis, program itu sudah dilaksanakan agar setiap anak bisa secepatnya mulai bersekolah.
Dia menegaskan keputusan tersebut dibuat setelah berdiskusi dengan pihak sekolah swasta yang ditunjuk.
“Untuk pembayaran memang menunggu Pergub, dan mereka paham. Inilah kolaborasi antara masyarakat dengan Pemda. Sebenarnya kan ini untuk membantu wilayah-wilayah yang tidak ada sekolah negerinya,” tutur Taga.