Jakarta Beli Elpiji 3KG Pakai QRIS

JAKARTA - Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta Hari Nugroho berencana membuat QRIS (kode QR) untuk warga yang ingin membeli LPG atau elpiji 3 kilogram (kg).

Hari menjelaskan langkah tersebut bertujuan agar kuota elpiji di Jakarta dapat terjaga dan tidak bisa dibeli oleh warga luar Jakarta.

“Nanti kita atur, berapa pengguna elpiji yang di Jakarta, siapa yang berhak terima, database-nya kita lengkap, nah nanti menurut dari Dinas Perdagangan mau dibikin kayak QRIS. Begitu di-tap, kayak RFID (Radio Frequency Identification), di-tap ternyata lho kok KTP-nya bukan DKI. Nah, berarti ketahuan,” jelas Hari di Jakarta, Selasa (11/2) dikutip dari Antara.

Baca: DKI Minta Diskusi Ulang Kuota LPG 3 Kg Yang Berkurang

Selama ini, jelas Hari, pangkalan elpiji hanya menggunakan KTP untuk menjual elpiji 3kg. Namun, mekanisme penggunaan KTP juga belum jelas sehingga kuota elpiji di Jakarta masih dapat dibeli oleh bukan warga Jakarta.

Nantinya, kode QR itu juga tak hanya menunjukkan status wilayah masyarakat. Namun, kode QR tersebut juga bisa menunjukkan apakah benar masyarakat tersebut tergolong dalam masyarakat yang membutuhkan elpiji subsidi.

Dengan adanya peraturan penggunaan kode QR, Hari menilai hal ini dapat membuat elpiji subsidi lebih tepat sasaran.

“Mau KTP dari mana, saya enggak ngerti kan. Nah sekarang alokasi DKI ya orang DKI yang nerima. Siapa DKI-nya? Ya orang miskin. Orang miskin itu siapa? Ya rumah tangga yang desil (pengukur tingkat kesejahteraan rumah tangga dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)) satu, desil dua, sampai berapa tadi itu. Jangan sampai saya beli melon, boleh. Itu kan enggak boleh. Kita sudah 12 kilo atau yang jaringan gas,” kata Hari.

Kendati demikian, belum dipastikan kapan mekanisme penggunaan kode QR itu diterapkan. Sehingga, kata Hari, alokasi elpiji subsidi di Jakarta hanya bisa dinikmati masyarakat Jakarta yang membutuhkan.

Sebelumnya Hari menyampaikan, Disnaker Energi Jakarta setiap tahun mengajukan alokasi elpiji 3kg ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Untuk tahun 2024, Jakarta mengajukan 412.000 metrik ton, tetapi realisasi penyalurannya mencapai 433.000 metrik ton atau sekitar 101% dari kuota awal. 

Dia menambahkan untuk tahun 2025, mengajukan kuota lebih besar. Namun, Dirjen Migas hanya memiliki alokasi kurang dari lima persen dari kebutuhan yang diajukan.

Baca: Mengenal Gas Melon Dan Bright Gas, Apa Saja Perbedaannya?