08 September 2025
19:11 WIB
Istana Ungkap Alasan Belum Dilantiknya Menko Polkam Dan Menpora
Penulis: Ahmad Farhan Faris
Editor: Rikando Somba
Wapres Gibran Rakabuming, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025). ANTARA FOTO/Galih Pradipta
JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengungkap alasan dua nama Menteri Kabinet Merah Putih yang direshuffle Presiden Prabowo Subianto tapi belum dilantik di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Senin (8/9). Dua menteri itu adalah Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan serta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Ario Bimo Nandito Ariotedjo atau Dito Ariotedjo.
“Berkenaan dengan posisi Menko Polkam, untuk sementara waktu Pak Presiden belum menunjuk secara definitif siapa yang beliau tugaskan untuk menjadi Menko Polkam,” kata Prasetyo di Istana Negara pada Senin (8/9).
Sehingga, kata dia, Presiden Prabowo untuk sementara waktu akan menunjuk Ad interim sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Namun, Prasetyo tidak bisa mendahului siapa yang akan ditunjuk karena belum diteken Presiden Prabowo.
“Untuk sementara waktu beliau akan menunjuk Ad interim untuk menjabat sebagai Menko Polkam. Tunggu dulu, kalau belum kita ditandatangani kita enggak berani menyampaikan. Tunggu nanti diumumkan,” ujarnya.

Tak Disebabkan Kericuhan
Di samping itu, Prasetyo menegaskan diberhentikannya Budi Gunawan bukan karena kericuhan di sejumlah daerah yang terjadi pada akhir Agustus 2025. “Ya tidak ada kemudian karena sesuatu hal yang sangat spesifik begitu. Karena bagian semua evaluasinya kan menyeluruh,” jelas dia.
Sementara itu, Prasetyo menyampaikan alasan kenapa belum ada Menteri Pemuda dan Olahraga yang dilantik pada hari ini. Kata dia, pelantikan Menteri Pemuda dan Olahraga akan dijadwalkan berikutnya.
“Jadi pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga kebetulan posisi sedang di luar kota, sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan pada sore hari ini,” imbuhnya.
Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengangkat dan melantik Purbaya Yudhi Sadewa, sebelumnya Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), menggantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan.
Kemudian, Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Mukhtaruddin dilantik menjadi Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Fery Juliantono yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Koperasi, kini resmi menjadi Menteri Koperasi (Menkop).
Sementara, Moch Irfan Yusuf dipercaya sebagai Menteri Haji dan Umroh, kementerian baru yang dibentuk oleh Presiden Prabowo. Serta, Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh.
Di kesempatan berbeda, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dirinya sudah menyerahkan surat pengunduran diri atau resign dari posisi Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hari ini sebelum dilantik menjadi menteri keuangan.
“Saya sudah resign ketika saya dilantik jadi Menkeu,” kata Purbaya dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin.
Saat ini, kata Purbaya, posisi Ketua DK LPS belum terisi. Namun, penjabat sementara (Pjs) segera akan ditetapkan. “Di sana masih ada anggota DK yang lain yang bisa menjalankan pekerjaan Ketua LPS,” tuturnya.
Sebelum dipercaya memimpin Kementerian Keuangan, ia menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner (DK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sejak 3 September 2020 melalui Keputusan Presiden RI Nomor 58/M Tahun 2020.
Pria kelahiran 1964 ini menempuh pendidikan sarjana bidang Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung (ITB). Ia kemudian melanjutkan studi di Purdue University, Indiana, Amerika Serikat (AS), dan berhasil meraih gelar Master of Science (MSc) serta Doktor di bidang Ilmu Ekonomi.
Sebelum memimpin LPS, ia pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (2018-2020). Ia juga pernah menjadi Staf Khusus Bidang Ekonomi di berbagai kementerian, antara lain di Kemenko Maritim (2016-2018), Kemenko Polhukam (2015-2016), serta Kemenko Perekonomian (2010-2014).
Dia juga sempat menjadi Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis di Kantor Staf Presiden (2015).