Istana Sebut Ada Upaya Mendiskreditkan Pemerintahan Jokowi

JAKARTA - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menilai, ada upaya dari beberapa pihak yang sengaja mendiskriditkan pemerintahan Joko Widodo. Di antaranya dengan menebar atau mengorkestrasi narasi politik yang berlebihan dan tendensius, terkait kabinet Indonesia Maju (KIM) pemerintahan Presiden Jokowi dan KH. Ma'ruf Amin.

Narasi politik berlebihan yang terdengar tersebut di antaranya, isu kabinet tidak kompak (terfragmentasi), suasana kerja tidak nyaman, menteri tidak dilibatkan TPA, menteri diperiksa ketat masuk istana sampai dengan wacana menteri minta mundur.

"Dibangun persepsi, melalui serangkaian plot cerita atau narasi, seolah-olah para Menteri pembantu Presiden, kecewa dengan kepemimpinan Presiden Jokowi," kata Ari kepada wartawan, Rabu (31/1).

Ari menuturkan, narasi politik itu jelas tidak sesuai fakta yang sesungguhya. Sebab, dalam pelaksanaannya semua menteri guyub saat akan dilakukan sidang Kabinet. "Kalau teman-teman media mengikuti suasana menjelang, sidang kabinet paripurna atau rapat terbatas kabinet, menteri-menteri 'ngeriung', saling sapa, ngobrol, atau bercanda satu sama lain. Tidak ada suasana pemilu dalam rapat-rapat kabinet," tuturnya.

Bahkan, lanjut Ari, menteri-menteri yang berasal dari latar belakang partai politik beragam dan berada dalam koalisi pilpres yang berbeda, juga tetap berkomunikasi dengan akrab. "Silaturahmi antar-menteri tetap terjalin dengan baik tanpa harus terganggu situasi politik jelang pemilu," ucapnya.

Ari pun membantah pernyataan adanya pemeriksaan ketat, saat menteri akan melakukan rapat di Istana. "Tidak benar ada pemeriksaan yang diperketat bagi para menteri untuk mengikuti sidang atau rapat kabinet. Semua berjalan seperti biasa sesuai SOP pengamanan di lingkungan Istana oleh Paspampres," jelasnya.

Pada kesempatan itu, Ari juga menyinggung terkait proses pengambilan keputusan di kabinet yang juga dilakukan, dengan melibatkan menteri-menteri terkait sesuai dengan tema yang dibahas.

"Rapat kabinet dan rapat TPA disiapkan oleh Sekretaris Kabinet, Bapak Pramono Anung. Semua isu kebijakan dibahas diatas meja. Semua menteri punya kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat dan gagasannya. Presiden juga membuka ruang-ruang perdebatan sebelum diputuskan oleh Bapak Presiden," imbuhnya. 

Ari menambahkan, koordinasi dan kekompakan antar menteri juga terjaga dengan digelarnya rapat-rapat kordinasi tingkat menteri yang dipimpin oleh para Menko. Rapat tersebut menunjukkan konsolidasi di internal pemerintahan tetap berjalan, kompak dan solid sesuai dengan arahan Bapak Presiden.

"Saya berharap suasana kerja kabinet yang sudah sangat baik yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, jangan justru diganggu dengan narasi-narasi politik yang hanya dirancang untuk kepentingan sesaat, apalagi hanya untuk men-downgrade tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat pada pemerintahan Presiden Jokowi,” tandasnya. 

Tak Ada Ketegangan
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menyatakan, situasi Kabinet Indonesia Maju dalam kondisi baik-baik saja.

"Situasi kabinet baik-baik, tidak ada (ketegangan)," kata Suharso setelah Rapat Komite Manajemen Risiko Pembangunan Nasional di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa.

Meskipun berasal dari partai politik, Suharso mengaku dirinya berlatar belakang profesional. Oleh karena itu, Suharso menegaskan tugas yang telah diberikan kepadanya sebagai menteri akan dikerjakan semaksimal mungkin.

"Saya tidak mau lari dari tanggung jawab. Sampai maksimal apa yang bisa kami berikan, juga kami lakukan," ucapnya.

Terkait isu Menteri Keuangan Sri Mulyani yang akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju, Suharso mengaku tidak mengetahui apabila Sri Mulyani memiliki keinginan untuk memutuskan hal tersebut.

"Saya tidak tahu kalau Bu Menkeu punya pandangan lain. Seingat saya, Bu Menkeu lebih profesional di pekerjaannya dan pengabdiannya luar biasa terhadap keprofesionalannya. Saya respek di situ. Kalau di isu-isu politik, saya kira seliweran publik aja untuk membawa-bawa beliau ke mana-mana," ungkap Suharso.

Suharso juga menceritakan, kondisi antara dirinya dan Sri Mulyani merupakan sahabat dan sparing partner yang paling pas.

"Dulu waktu saya di DPR, sparing partner yang paling pas banget. Jadi, saya kalau dengan Bu Menkeu dan kami sekarang di Bappenas dengan Bu Menkeu, selama ini sinkron, cara berpikir kami sama. Jadi, enak, tektok-nya enak," ujar Suharso.

Sri Mulyani sendiri sudah menjawab soal isu dirinya yang dikabarkan siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju di Pemerintahan Presiden Joko Widodo. "Ini kerja. Saya bekerja, saya bekerja," jawab Sri Mulyani singkat saat ditemui usai menghadiri rapat di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (19/1). 

Sri Mulyani diketahui menghadiri dua agenda rapat di Istana Negara, yakni membahas soal pajak hiburan dan dana pendidikan. Seperti diberitakan, Ekonom Senior Faisal Basri dalam sebuah acara diskusi di Jakarta baru-baru ini menyebutkan Sri Mulyani adalah menteri yang secara moral paling siap untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju.

Selain Sri Mulyani, Faisal juga menyebutkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono siap mundur. Menurut Faisal, menteri dari kalangan teknokrat siap mundur karena isu dukungan Presiden dalam pilpres.