Israel-Hamas Gencatan Senjata Empat Hari, Bantuan Masuk Gaza

YERUSALEM - Pemerintah Israel pada Rabu memutuskan untuk mendukung kesepakatan dengan kelompok Hamas untuk membebaskan 50 perempuan dan anak-anak yang disandera di Gaza. 

Kantor PM Israel Benjamin Netanyahu menyatakan, pembebasan sandera tersebut ‘dibayar’ dengan gencatan senjata selama empat hari.

Di sisi lain, Israel menurut Hamas seperti dikutip Rabu (22/11), juga sepakat membebaskan 150 perempuan dan anak-anak Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel.

Kesepakatan gencatan senjata itu membuat ratusan truk bantuan kemanusiaan, medis dan bahan bakar boleh memasuki seluruh wilayah Jalur Gaza. Para pejabat Qatar yang menengahi perundingan itu dan Amerika Serikat, Israel serta Hamas selama berhari-hari menyatakan kesepakatan segera dicapai
 
Perjanjian tersebut akan menjadi gencatan senjata pertama dalam perang, di mana bombardemen Israel telah meratakan sebagian besar wilayah Gaza yang dikuasai Hamas.
 
Netanyahu pada Selasa (21/11) menggelar rapat bersama kabinet perangnya dan kabinet keamanan nasional yang lebih luas mengenai kesepakatan tersebut. 

Hamas diyakini menyandera lebih dari 200 orang, yang diambil ketika mereka  menyerbu Israel pada 7 Oktober yang diklaim Israel telah menewaskan 1.200 warganya.
 
Menjelang perjanjian itu diumumkan, Netanyahu mengatakan intervensi Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah membantu mewujudkan perjanjian tersebut, sehingga mencakup sandera yang lebih bayak, namun konsesi yang lebih sedikit. Meski begitu, Netanyahu menegaskan, garis besar misi Israel tak berubah.
 
“Kita sedang berperang dan kita akan melanjutkan perang sampai kita mencapai semua tujuan kita. Demi menghancurkan Hamas, memulangkan semua sandera kita dan memastikan tak ada entitas di Gaza yang boleh mengancam Israel,” kata dia dalam rapat kabinet itu.

Dengan kata lain, Israel akan terus menyerang Jalur Gaza setelah gencatan senjata sementara berakhir. 

"Kita dihadapkan pada keputusan sulit namun merupakan keputusan yang tepat," kata Netanyahu mengenai kesepakatan tersebut.
 
Israel memperkirakan paling sedikit 239 warga Israel ditahan Hamas menyusul serangan lintas batas pada 7 Oktober. Israel melancarkan serangan udara dan darat tanpa henti ke Jalur Gaza setelah serangan Hamas itu.
 
Akibatnya, menurut otoritas kesehatan Gaza, lebih dari 14.128 warga Palestina tewas, termasuk 5.840 anak-anak dan 3.920 perempuan. Sedangkan Israel mengaku kehilangan 1.200 orang jiwa manusia.

Ribuan bangunan, termasuk rumah sakit, mesjid, dan gereja di Gaza, rusak atau hancur. Sekitar dua pertiga dari 2,3 juta warga Gaza dipastikan kehilangan tempat tinggal. 

"Kita tak akan beristirahat sampai semua orang dikembalikan. Perang memiliki tahapan dan pemulangan sandera juga memiliki tahapan," tandas Netanyahu.

Seruan Indonesia
Sebelumnya, saat melawat ke Amerika Serikat, Presiden Joko Widodo meminta Presiden Amerika Serikat Joe Biden agar gencatan senjata di Gaza dilakukan demi kemanusiaan.
 
"Indonesia meminta AS untuk berbuat lebih banyak untuk menghentikan kekejaman di Gaza. Gencatan senjata adalah suatu keharusan demi kemanusiaan," kata Jokowi.
 
Jokowi juga menyampaikan pesan persatuan yang dikeluarkan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam KTT OKI di Riyadh, Arab Saudi. Kedua pemimpin sepakat bahwa mereka harus bekerja sama dengan mitra regional lainnya guna mewujudkan perdamaian melalui solusi dua negara, kata Gedung Putih.
 
Sebelumnya dalam KTT OKI, negara-negara OKI sepakat menolak pernyataan Israel, serangan balasan di Gaza sebagai tindakan membela diri. OKI juga menolak setiap prakarsa perdamaian Palestina-Israel yang memisahkan Gaza dari Tepi Barat. 

Mereka tegas menyatakan negara Palestina harus terdiri dari Jalur Gaza dan Tepi Barat, dengan Ibu Kota Yerusalem Timur.
 
OKI juga tegas menyatakan pendudukan Israel di wilayah-wilayah Arab dan Palestina sebagai ancaman terhadap keamanan dan stabilitas kawasan serta keamanan dan perdamaian internasional.
 
"Kami menegaskan bahwa Israel, dan semua negara di kawasan ini, tak akan mendapatkan keamanan dan perdamaian, kecuali Palestina mendapatkan haknya dan memperoleh kembali semua hak mereka yang dirampok," demikian pernyataan OKI.
 
Namun, Washington menolak seruan para pemimpin Arab dan negara-negara lain agar AS mendesak Israel menghentikan serangan di Jalur Gaza yang dikuasai Hamas.
 
Gedung Putih, dalam pernyataannya setelah Biden berbicara dengan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Minggu, tidak menyebutkan ada diskusi mengenai gencatan senjata dengan Emir Qatar. 

Mereka hanya mengatakan kedua pemimpin membahas perlunya “melindungi warga sipil tidak bersalah dan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan aliran bantuan kemanusiaan ke Gaza.”