Ini Rencana BGN Untuk Anggaran 2026 Sebesar Rp268 T

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) memaparkan rincian penggunaan anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2026 sebesar Rp268 triliun.

Anggaran 2026 itu, ungkap Kepala BGN, Dadan Hindayana, meningkat sekitar Rp50,1 triliun dibandingkan pagu indikatif sebelumnya yang senilai Rp217,8 triliun.

"Ini berdasarkan Surat Bersama Pagu Anggaran Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, total anggaran tahun 2026 untuk BGN sebesar Rp268 triliun. Dana tersebut akan dialokasikan untuk Program MBG yang ditujukan kepada penerima manfaat anak sekolah sebesar Rp34,49 triliun," urai Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR di Jakarta, Senin (15/9).

Dia melanjutkan alokasi anggaran Program MBG tahun 2026 untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita sebesar Rp3,18 triliun.

Selain itu anggaran tambahan juga dialokasikan untuk belanja pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar Rp3,9 triliun, digitalisasi MBG senilai Rp3,1 triliun, serta promosi, edukasi, kerja sama, dan pemberdayaan masyarakat sebesar Rp280 miliar.

Baca juga: Kepala BGN: Penerima Manfaat MBG Sudah 25 Juta Dan Terbentuk 7.475 SPPG

Dadan juga mengemukakan ada tambahan alokasi anggaran Rp700 miliar untuk pemantauan dan pengawasan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Sementara itu, Rp412,5 miliar akan digunakan untuk sistem dan tata kelola, termasuk pemanfaatan data status gizi yang dikelola Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Untuk kebutuhan untuk koordinasi penyediaan dan penyaluran, termasuk gaji akuntan, ahli gizi, serta pelatihan penjamah makanan di setiap SPPG dialokasikan sebesar Rp3,8 triliun.

Oleh karena itu, 95,4% anggaran atau sekitar Rp255,5 triliun difokuskan untuk program pemenuhan gizi nasional. Lalu, 4,6% atau Rp12,4 triliun untuk program dukungan manajemen.

Atau, 83,4% anggaran dialokasikan ke fungsi pendidikan senilai Rp223,5 triliun, 9,2% ke fungsi kesehatan Rp24,7 triliun, dan 7,4% ke fungsi ekonomi Rp19,7 triliun. Sementara dari sisi belanja, 97,7% merupakan belanja barang, 1,4% belanja pegawai, dan 0,9% belanja modal.

"Jika dikategorikan berbasis anggaran operasional dan non-operasional, maka 2,9% itu operasional, sementara 97,1% non-operasional," tutur Dadan.