Informasi Seremonial Pemerintah Tak Diminati Publik

JAKARTA - Praktisi kehumasan, kritisi informasi pemerintah ke publik kerap kali sarat seremonial semata. Menurut dia, informasi seperti itu kini tidak diminati publik.

“Sudah tidak laku hari ini bicara soal ritual seremoni di publik. Boleh saja, tapi akan kurang efektif,” kata Founder dan CEO Humas Indonesia Asmono Wikan, dalam workshop Penguatan Peran Humas Pemerintah yang digelar daring, Rabu (19/10).

Dia pun menyarankan humas pemerintah, mengedepankan informasi yang sifatnya story telling atau bercerita. Metode bercerita tepat untuk digunakan di zaman ini.

Dengan bercerita, maka dapat membangkitkan persepsi di mata publik. Bercerita tidak hanya mengedepankan keindahan, tapi ada fakta-fakta yang disajikan. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi), pernah mengatakan untuk menceritakan kinerja pemerintah dengan cara-cara yang menarik.

Asmono memberi contoh, informasi pemerintah tentang Perpustakaan Proklamator Bung Hatta. Humas pemerintah dia sarankan tidak mengedepankan informasi serangkaian seremoni, tapi yang perlu ditonjolkan adalah filosofinya.

Asmono sarankan, humas membuat informasi alasan di balik dibuatkannya perpustakaan. Informasi tersebut, selain lebih diminati publik, juga dapat memberikan wawasan bagi mereka yang tidak bisa datang ke Perpustakaan Bung Hatta.

Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Pranata Humas Indonesia (Iprahumas) Thoriq Ramadani mengatakan Jokowi telah memberikan lima direktif tentang kehumasan di pemerintahan.

Pertama, humas harus aktif berkomunikasi kepada rakyat. Kedua, humas harus mempunyai agenda setting dan narasi tunggal. Ketiga, jelaskan isu secara terbuka kepada masyarakat.

“Keempat, jangan ego sektoral, jangan tarung informasi antar instansi pemerintah. Kelima, dorong keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan,” ujar Thoriq.

Jokowi, disebut Thoriq, sudah memberi perhatian sejak lama terhadap kehumasan di pemerintahan. Jokowi pernah mengumpulkan semua humas pemerintah di 2016 dan mengarahkan humas harus bergerak cepat. 

Selain itu, Jokowi juga menegur humas, memperingatkan bahwa jangan sampai orang nomor satu di Indonesia mendengar masyarakat sulit mencari humas.