Indonesia Perlu Antisipasi Gelombang Imigran Dari Afganistan

BANDA ACEH- Kembalinya kelompok Taliban menguasai Afganistan berdampak pada banyaknya warga negara tersebut yang ingin keluar dari negaranya. Ini terlihat dari kisruhnya bandara Kabul beberapa hari belakangan, lantaran banyaknya warga Afganistan yang ingin ikut dengan rombongan dari berbagai negara, meninggalkan negeri itu.

Mereka yang mengungsi itu, menurut Liaison Officer Yayasan Geutanyoe Reza Maulana,adalah warga urban di Kabul yang dikenal kosmopolit dan bertolak belakang dengan keyakinan yang dianut Taliban. Pemerintah Indonesia selayaknya, mengantisipasi gelombang pengungsi asal Afganistan .

“Seperti menginventarisasi kebutuhan penyelamatan, penerimaan, dan penanganan kebutuhan dari kemungkinan gelombang pengungsi asal Afganistan yang mungkin mencapai wilayah Indonesia baik lewat udara maupun laut,” kata Reza, di Banda Aceh, Rabu (18/8).

Dia meyakini,  memburuknya situasi di Afghanistan akan menimbulkan  gelombang pengungsi ke Asia Tenggara. Masyarakat negara setempat yang trauma dengan kekejaman Pemerintahan Taliban sebelumnya, kini serempak beramai-ramai keluar dari negaranya guna mencari keselamatan dan perlindungan ke berbagai negara.Hal ini diyakini berdampak secara global. Pengungsi awalnya akan bermigrasi ke negara-negara tetangga. Namun, namun lambat-laun akan bergerak lebih jauh hingga ke Asia Tenggara dan benua Australia, termasuk Indonesia.

 “Kekhawatiran yang sama juga ditunjukkan kelompok masyarakat minoritas di Afghanistan, seperti non-etnik Pashtun, maupun non-Sunni. Maka gelombang migrasi masyarakat Afganistan besar-besaran yang sedang terjadi saat ini adalah sesuatu yang tak bisa dihindari,” katanya.

Dia mendorong agar Indonesia segera berkoordinasi dengan lembaga-lembaga internasional guna memastikan dukungan dan komitmen masyarakat Internasional terhadap upaya kemanusiaan yang akan dilakukan Indonesia terhadap pengungsi asal negara berkonflik itu.

Tak Perlu Tergesa
Di kesempatan berbeda, Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana mengatakan, pemerintah Indonesia tidak perlu tergesa-gesa dalam memberikan pengakuan kepada pemerintahan baru di Afganistan.
 
"Pasca pejuang Taliban menyatakan telah menguasai Ibu Kota Afganistan pada Minggu malam lalu, Indonesia perlu menunggu beberapa saat untuk mengakui pergantian pemerintah mengingat hingga saat ini belum ada kepastian siapa yang menjadi pemimpin dalam pemerintahan," ujar Hikmahanto Juwana dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa. 

Ketergesaan tidak diperlukan karena dua alasan. Alasan pertama, belum diketahui secara pasti siapa yang menjabat. Alasan kedua, bila asal mengakui individu tertentu justru bisa menjadi sumber masalah bagi internal Afganistan mengingat saat ini sedang berlangsung negosiasi damai terkait siapa yang menjadi pemimpin baru.

Dikutip dari Antara, Hikmahanto menyebutkan ada dua mekanisme hukum internasional dalam pergantian kepemimpinan di suatu negara, yakni  secara konstitusional dan inkonstitusional Apa yang saat ini terjadi di Afghanistan adalah pergantian pemerintahan yang inkonstitusional, menurutnya.

"Oleh karenanya perlu ditunggu beberapa saat sehingga Indonesia tahu siapa individu yang menjadi pemegang kekuasaan di Afganistan," kata dia.

Ia mengatakan ada 3 aspek yang menjadi pertimbangan. Pertama adalah konstelasi internal di Afganistan sendiri. Kedua pandangan masyarakat internasional. Terakhir adalah pertimbangan politis internal di Indonesia.

Bentuk pengakuan Indonesia bisa secara tegas tapi bisa juga secara diam-diam kepada pemerintahan baru di Afganistan, kata dia. "Tegas disini adalah Indonesia menyatakan atau memberi selamat kepada pemerintahan baru," kata dia.

Sedang dengan cara diam-diam maksudnya tanpa ada pernyataan, namun Indonesia sudah berhubungan dengan pemerintah baru di Afganistan. "Bila pemerintah terlalu tergesa-gesa memberi pengakuan dikhawatirkan justru menjadi fatal," ujar Hikmahanto.