Indonesia-Iran Serukan Akses Pendidikan Bagi Perempuan Afghanistan

BOGOR - Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Islam Iran sepakat menyuarakan pentingnya akses pendidikan bagi perempuan di Afghanistan dan mengatasi krisis kemanusiaan di negara tersebut.

"Kami sepakat untuk terus mendukung perjuangan rakyat Palestina dan mengatasi krisis kemanusiaan di Afghanistan, dengan terus menyuarakan akses pendidikan bagi perempuan di Afghanistan dan terus memberikan bantuan kemanusiaan," kata Presiden Joko Widodo saat menerima kunjungan kenegaraan Presiden Republik Islam Iran Seyyed Ebrahim Raisi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/5).

Selain membahas penguatan kerja sama bilateral, kedua pemimpin negara itu juga membahas mengenai situasi geopolitik dunia.

Senada dengan Jokowi, dikutip dari Antara, Seyyed Ebrahim Raisi juga mengutarakan bahwa Indonesia telah menjadi sahabat dan negara saudara dalam menangani isu regional dan internasional.

Selain sebagai sesama negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan anggota negara Gerakan Non-Blok, Indonesia juga sebagai negara dengan populasi muslim terbesar.

Presiden Raisi mengatakan, pemerintah Iran memiliki visi serupa tentang dukungan kepada rakyat Afghanistan. Yakni, untuk mewujudkan pemerintahan inklusif yang mewakili agama dan kelompok etnis.

Dia setuju akses pendidikan di berbagai tingkat untuk perempuan. Berkat revolusi Islam di Iran, Raisi menilai perempuan kini dapat hadir di berbagai bidang, yakni politik, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, dan medis.

"Perempuan Afghanistan dan gadis Afghanistan dapat menciptakan kehormatan besar bagi negara, karena mereka adalah suatu kehormatan bagi umat Islam, sampai saat ini perlawanan dan pendirian merupakan suatu kehormatan," ujar Raisi.

Kunjungan Presiden Raisi ke Indonesia menjadi yang pertama kalinya sejak dia dilantik sebagai Presiden Republik Islam Iran pada 2021. Kunjungan kenegaraan Presiden Raisi ke Indonesia selama dua hari pada 23-24 Mei tersebut atas undangan resmi dari Presiden Joko Widodo.