Indonesia Bahas Potensi Karbon Biru Dengan Kanada

JAKARTA - Pemerintah Indonesia dan Kanada membahas pengelolaan karbon biru sebagai bagian dari upaya menangani perubahan iklim dan menjaga keberlanjutan ekosistem.

Pembahasan dilakukan saat Menteri Lingkungan Hidup (KLH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq bertemu dengan Menteri Pembangunan Internasional Kanada Ahmed Hussen dalam pertemuan di Kantor KLH di Jakarta pada Kamis (13/2).

"Melalui pertemuan bilateral dengan Kanada, kami membahas pengelolaan karbon biru sebagai langkah strategis dalam menangani perubahan iklim dan menjaga keberlanjutan ekosistem," urai Hanif dikutip dari Antara, Sabtu (15/2).

Ekosistem pesisir di Indonesia terutama mangrove, padang lamun dan kawasan rawa payau memiliki potensi cadangan karbon biru yang sangat besar, yaitu sebagai penyerap serta penyimpan karbon alami yang kapasitasnya melebihi hutan tropis daratan. Indonesia merupakan pemilik 17% cadangan karbon biru dunia.

Menteri Hanif juga menyampaikan apresiasi atas kolaborasi kedua negara secara khusus dalam bidang lingkungan hidup.

Dia juga menyampaikan sejumlah langkah yang diambil pemerintah Indonesia untuk menangani berbagai isu lingkungan hidup yang kini menjadi prioritas. Termasuk memperbaiki pengelolaan sampah dan berbagai aturannya, mengatasi pencemaran udara dan air serta mengeksplorasi potensi karbon.

Baca: KKP: Besarnya Potensi Karbon Biru Indonesia Diakui Dunia

Pihak KLH juga memberikan perhatian khusus terkait penyelesaian permasalahan lingkungan secara komprehensif dan terintegrasi untuk mengatasi permasalahan sampah dan polusi, penurunan emisi gas rumah kaca serta penerapan pemanfaatan sampah menjadi energi atau waste to energy.

Secara khusus, Hanif menyoroti kerja sama yang sebelumnya sudah terjalin dalam bidang lingkungan hidup, termasuk Collaborative Environmental Project in Indonesia (CEPI) pada tingkat regional dan daerah di Pulau Sulawesi pada 1996-2003.

Dalam kesempatan tersebut dia juga membahas potensi untuk memperluas ruang lingkup kerja sama kedua negara, mencakup kerja sama bilateral langsung.