ICW Soroti Keperluan Latihan Militer SPPI Untuk MBG

JAKARTA - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Dewi Anggraeni menyoroti peran dari Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG). Untuk menjadi SPPI mesti menempuh pendidikan dan pelatihan militer di Akademi Militer (Akmil) dan Pusat Kesenjataan Infanteri (Pussenif).

“Pelatihan-pelatihan yang kita perlu pertanyakan juga, tujuannya apa sampai ada Akmil ke sipil. Untuk apa, tujuan utamanya nanti atau tugas utamanya mereka nanti ketika sudah lulus adalah menjaga gizi? Menjaga gizi anak, tapi harus di akmil dulu,” jelasnya dalam konferensi pers, di kawasan Kalibata, Jakarta, Kamis (6/3).

Dewi mengatakan, Badan Gizi Nasional (BGN) bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk menghasilkan SPPI.

Sampai Maret 2025, SPPI sudah berlangsung tiga batch. Dari total keseluruhan, kata Dewi, sudah ribuan lulusan SPPI diserahkan kepada BGN.

Dari SPPI, ia menjelaskan, lalu diturunkan menjadi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Jadi dari SPPI yang diloloskan atau dicetak oleh Kemenhan. Kemudian akan ada ketua dan wakil, dan lain sebagainya. Nah, SPPG ini yang akan ada di berbagai wilayah di Indonesia. Nah SPPG ini memang ada dua jalur, dibentuk oleh BGN atau kerja sama,” paparnya.

Dewi menerangkan SPPG ini tugasnya untuk memastikan komposisi yang gizi pada makanan yang disalurkan.

Di sisi lain, BGN membutuhkan tambahan anggaran Rp100 triliun di tengah penghematan belanja APBN 2025 sebesar Rp306,69 triliun.

Dewi menduga anggaran itu tidak sepenuhnya digunakan untuk membiayai makanan, tapi juga untuk keperluan membiayai pelatihan untuk mencetak SPPI atau SPPG.

Sebab, kata Dewi, Kepala BKN sempat mengatakan MBG hanya perlu Rp1 triliun per bulan. Artinya, MBG perlu Rp12 triliun per tahun.

“Nah, itu kemudian dipakai apa? Ya, asumsi kami, dugaan kami untuk membiayai SPPI, SPPG, Akmil,” ujar Dewi.