ICW Sebut 4 Alasan Hentikan MBG

JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat ada empat masalah Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mendesak proyek itu dihentikan.

Catatan pertama, menurut peneliti ICW, Dewi Anggraeni, pengelolaan anggaran yang diduga sarat kecurangan. Belakangan terungkap dugaan penggelapan dalam penyaluran anggaran MBG. 

Mitra dapur MBG di Kalibata, Jakarta Selatan, terpaksa tutup lantaran merugi hampir semiliar rupiah. Mereka mengaku tidak menerima biaya dari Yayasan MBN, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pancoran. 

"Padahal, mitra dapur tersebut telah memasak 65.025 porsi selama Februari hingga Maret 2025," ujar Dewi, Rabu (23/4) di Jakarta.

Dewi menerangkan, catatan kedua terkait penyaluran anggaran proyek MBG yang diduga melanggar peraturan karena anggaran MBG disalurkan melalui skema bantuan pemerintah. 

Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. 

Mengacu pada peraturan tersebut, anggaran MBG mestinya diberikan langsung kepada penerima manfaat. Namun, anggaran tersebut justru dikirimkan ke pihak eksternal mitra Badan Gizi Nasional (BGN).

Menurutnya hal itu tercantum dalam Pasal 24 Permenkeu 132 Tahun 2021, yang menyebutkan bahwa pemberian bantuan sarana/prasarana dapat diberikan dalam bentuk uang atau barang. 

Jika bantuan dalam bentuk uang, sesuai Pasal 25 ayat 3 Permenkeu 132 Tahun 2021, maka pemberian sarana/prasarana dilakukan secara langsung dari rekening kas negara ke rekening penerima bantuan sarana/prasarana. 

"Penyaluran anggaran lewat skema bantuan juga membuka celah praktik korupsi. Modus terbanyak yaitu laporan fiktif dan manipulasi laporan pertanggungjawaban," ungkap Dewi.

Catatan ketiga, dijelaskan Dewi, yaitu terdapat ketimpangan layanan dan kualitas makanan. Ada laporan yang menunjukkan perbedaan penyediaan alat makan antar sekolah.

Sebagian sekolah menerima makanan dengan wadah berbahan stainless steel yang aman dan layak pakai. Sementara, sekolah lainnya mendapatkan wadah berbahan plastik tipis dan mengandung bahan kimia berbahaya jika digunakan untuk makanan panas. 

"Hal ini menunjukan tidak adanya standarisasi layanan dalam pelaksanaan MBG. Lebih jauh, kualitas makanan yang disediakan tidak memenuhi standar gizi minimal," tegas Dewi.

Selanjutnya, catatan keempat yaitu proses pembentukan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang tidak transparan. Dalam memenuhi target 3.000 SPPI, pendaftaran calon SPPI malah menimbulkan serangkaian masalah.

Beragam masalah tersebut seperti nama calon peserta yang secara tiba-tiba hilang setelah dinyatakan lulus, platform pendaftaran yang tidak informatif dan sering bermasalah, sampai pelaksanaan program SPPI yang sepenuhnya diintervensi oleh militer.

"Mengacu pada hal-hal di atas, Presiden Prabowo harus menunjukkan tanggung jawabnya dengan menghentikan proyek MBG," imbuh dia.

Baca juga: Prabowo Respon Dugaan Penggelapan Anggaran MBG

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani meminta BGN agar menyelesaikan beberapa insiden dalam pelaksanaan MBG seperti yang terjadi di Batang, Jawa Tengah dan Kalibata, Jakarta Selatan.

Menurut dia, MBG bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak guna menghadirkan SDM unggul bangsa di masa depan. Maka, proses pengelolaannya dari hulu sampai hilir harus dilakukan dengan sebaik mungkin agar dapat meminimalkan risiko yang terjadi, termasuk keracunan pada anak.

Terkait kasus dugaan keracunan massal di Batang, Netty mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) agar segera melakukan investigasi terhadap standar keamanan pangan, mulai dari penyediaan, pengolahan, hingga distribusi makanan pada program MBG.

"Kualitas dan keamanan makanan untuk anak-anak harus menjadi prioritas utama. Pengawasan terhadap keseluruhan standar operasional harus dilakukan dengan cermat agar bantuan pemerintah tidak berubah menjadi musibah," kata Netty.

Netty pun mendorong BGN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek MBG, termasuk memperbaiki mekanisme pengawasan lapangan, menstandarkan penyediaan makanan yang aman dan bergizi, serta menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pencairan dana.

"MBG harus dipahami sebagai program membangun generasi unggul di masa depan yang membutuhkan dedikasi, kesungguhan dan dukungan tulus dari semua pihak. Dan BGN sebagai leading sector-nya harus memastikan hal itu terwujud," tandas Netty.