Hubungan Industrial Perlu Campur Tangan Pemerintah

JAKARTA - Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagarkerjaan (Kemenaker), Indah Anggoro Putri menyampaikan, hubungan industrial perlu campur tangan pemerintah. Hubungan internasional tidak lagi bicara hubungan antara pekerja dan pengusaha saja.

Namun, pemerintah terus mengampanyekan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan secara bipartit, yaitu antara manajemen dan pekerja. 

“Sehingga, harapannya, penyelesaian ketenagakerjaan terjadi di dalam perusahaan itu sendiri. Kedua pihak mencapai mufakat dengan cara musyawarah secara kekeluargaan dan keterbukaan,” urai dia dikutip dari laman BRIN, Jumat (5/5).

Dia melanjutkan, hubungan industrial yang harmonis, menentukan pertumbuhan ekonomi. Karena akan memengaruhi produktivitas, baik di tingkat perusahaan maupun negara.

Untuk mewujudkan kesejahteraan itu, Indah sampaikan, Kemenaker menekankan tiga klasifikasi kesejahteraan pekerja. Yaitu, jaminan sosial tenaga kerja, fasilitas kesejahteraan, dan usaha produktif. 

"Mudah-mudahan upaya dan perjuangan para buruh tetap konsisten. Pemerintah dengan pengusaha terus merespons dan bisa berkoordinasi dengan serikat buruh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan buruh," urai dia.

Profesor Riset dari Pusat Riset Ketenagakerjaan, BRIN, Zantermans Rajagukguk memandang, suasana perjuangan buruh Indonesia seperti berselancar di atas karang untuk menuju kesejahteraan yang bermartabat. Ia melihat kenyataan mengenai buruh, dari sisi pandang empiris di lapangan, sebatas sebagai faktor produksi, jadi tidak lebih dari modal dan tanah. 

"Buruh hanya digunakan ketika dibutuhkan. Akibatnya, dalam posisi yang lemah terhadap kekuatan absolut kapitalisme, buruh terjebak pada kontrak hobbesian," urai dia. 

Menurut Zantermans, buruh berada pada situasi yang terjepit, istilahnya dengan menjual hak asasinya kepada pemodal. Kemudian, menjadikan dirinya sendiri seperti budak. 

Maka, dia menyarankan perlunya mendirikan partai buruh yang tangguh. Sebab, itu tidak sekadar menjadi kelompok penekan, namun juga membangun aliansi dengan org lain dan masyarakat. 

"Dengan solid beraliansi, harapannya dapat menghilangkan pendekatan primordial yang tidak berkepentingan dan buruh akan bergerak dan terhindarkan dari pengaruh korosif uang korporat terhadap politik dan kebijakan publik," gagas dia.