Selamat

Selasa, 21 September 2021

13 September 2021|20:22 WIB

Harta Pejabat Naik, Rakyat Banyak Yang Menjerit

Transparansi mesti dilakukan pejabat negara

Penulis: Herry Supriyatna,

Editor: Leo Wisnu Susapto

ImageIlustrasi LHKPN. ANTARA

JAKARTA – Analis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun menilai, kenaikan harta kekayaan pejabat negara di tengah pandemi melanggar etika pelayanan publik.

Pasalnya, kata Ubed, kenaikan harta kekayaan pejabat negara terjadi di tengah rakyat sedang kesusahan ekonomi imbas terserang pagebluk. "Pejabat tambah kaya di tengah rakyat menderita itu melanggar etika pelayan publik," kata Ubed kepada Validnews, Senin (13/9).

Berdasarkan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 70,3% harta kekayaan pejabat negara di Indonesia naik signifikan. 

Apabila bertambahnya kekayaan pejabat negara karena ada bisnis lain selain pekerjaanya sebagai pejabat negara, hal itu tidak wajar. Rakyat juga berhak tahu bisnis apa yang dijalankan pejabat sehingga mendapat keuntungan miliaran rupiah dalam satu tahun ini.

"Bisnis vaksinkah? PCR test? Test Antigen? Alat kesehatankah? Atau batu bara dan kelapa sawit yang harganya sedang bagus?  Atau adakah kemungkinan pejabat itu memanfaatkan pengaruh posisinya sebagai pejabat untuk berbisnis," tanya dia.

Secara politik, ini fenomena yang bisa dibaca sebagai persoalan etika politik. Mestinya pejabat negara menghindari perilaku mengambil keuntungan di tengah penderitaan rakyat. Pejabat publik adalah pelayan publik bukan pengusaha. 

Hal ini menjadi problem etik serius jika penguasa juga berprofesi sebagai pengusaha. Mereka cenderung mengabaikan etika sebagai pejabat negara, pejabat publik. Apalagi jika mereka menggunakan pengaruh posisinya sebagai pejabat untuk berbisnis dan mendapat keuntungan finansial. 

"Ini sudah kena delik yang mengarah kepada perilaku korupsi," tegas dia.

Sebelumnya, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan, informasi kenaikan harta kekayaan para pejabat didapat setelah KPK melakukan analisis terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) selama setahun terakhir.

Bahkan, ujar Pahala, harta pejabat negara mengalami kenaikan mencapai rerata 70,3%. “Kita amati, itu terjadi selama pandemi setahun terakhir ini, secara umum hartanya bertambah,” ucap dia pekan lalu.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA

TERPOPULER