Hanya Karena Klaim Israel, RI Sayangkan Pendanaan Untuk UNRWA Disetop

JAKARTA – Kementerian Luar Negeri RI menyayangkan keputusan sejumlah negara donor yang langsung menunda dukungan keuangan kepada badan PBB untuk pengungsi Palestina UNRWA, hanya karena klaim sepihak Israel. Tuduhan Israel terkait keterlibatan staf UNRWA dalam serangan kelompok Hamas pada 7 Oktober 2023, menurut Juru Bicara Kemlu RI Lalu Muhamad Iqbal, harus dibuktikan.

“Langkah tersebut akan memperburuk situasi kemanusiaan di Gaza, Palestina, yang saat ini sudah sulit,” kata Iqbal melalui pesan tertulis, Selasa (30/1).

Untuk diketahui, UNRWA mempekerjakan lebih dari 13.000 orang di Gaza. Sekitar 12 orang dituduh oleh Israel ikut serta dalam serangan 7 Oktober 2023. Badan tersebut mengatakan telah memecat beberapa karyawannya menyusul tuduhan tersebut.

“Setiap tuduhan harus dibuktikan. Karena itu, investigasi yang menyeluruh, kredibel dan transparan harus dilakukan,” tuturnya.

Dia menjelaskan, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sendiri, telah menginstruksikan Office of Internal Oversight Service (OIOS) untuk melakukan investigasi. “Kita tunggu hasilnya,” tutur Iqbal.

Indonesia juga menyayangkan keputusan sejumlah negara donor yang langsung menunda dukungan keuangan kepada UNRWA, sebelum tuduhan Israel dibuktikan. Asal tahu saja, sedikitnya 12 negara, yakni Jerman, Swiss, Italia, Kanada, Finlandia, Australia, Inggris, Belanda, Amerika Serikat, Prancis, Austria dan Jepang memutuskan untuk menangguhkan dana kepada UNRWA yang didirikan pada 1949 untuk membantu para pengungsi Palestina di Timur Tengah.

Tuduhan Israel itu muncul setelah Mahkamah Internasional (ICJ) pada Jumat (26/1) mengeluarkan keputusan sementara dan menemukan, klaim Afrika Selatan yang menyebut Israel melakukan genosida di Gaza memiliki dasar yang masuk akal.

Seorang wanita menggendong seorang gadis bereaksi setelah serangan udara Israel menghantam lingkunga n Ridwan di Kota Gaza, Gaza pada 23 Oktober 2023. Antara/Ali Jadallah /Anadolu 

Risiko Kelaparan
Menteri Luar Negeri Israel Israel Katz, melalui platform X mendesak banyak negara menghentikan pendanaan bagi UNRWA, karena tudingan UNRWA memiliki hubungan dengan Hamas, hingga memberikan perlindungan bagi teroris serta membantu melanggengkan kekuasaan Hamas.

Selain itu, Katz juga mendesak agar pimpinan UNRWA dipecat, dilakukan penyelidikan menyeluruh, dan UNRWA harus diganti dengan lembaga-lembaga lain yang "berdedikasi kepada perdamaian dan pembangunan yang sesungguhnya".

Israel seolah lupa mengenai pernyataan dari Dirjen Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus yang menulis di X, kelaparan kini sedang melanda dan tengah terjadi di Gaza. Tedros mengungkapkan, sekitar empat dari lima keluarga di Gaza utara dan separuh keluarga yang mengungsi di wilayah selatan tidak makan siang dan malam selama berhari-hari.

Tidak hanya WHO, Badan PBB Program Pangan Dunia (WFP) juga telah memperingatkan, jumlah orang di Gaza yang menghadapi bencana kelaparan telah mencapai empat kali lipat lebih tinggi dibandingkan mereka yang menghadapi kondisi serupa di seluruh dunia. WFP mengingatkan, risiko kelaparan di Gaza meningkat setiap harinya, dunia tidak bisa hanya berdiam diri dan menyaksikan tragedi ini.

UNRWA sendiri bukannya tidak diam terhadap tudingan Israel. Mereka telah memecat sejumlah pegawai yang diduga terlibat tuduhan itu, serta telah membuka penyelidikan terkait dengan tudingan tersebut.

Komisioner Jenderal Badan PBB untuk Urusan Pengungsi Palestina (UNRWA) Philippe Lazzarini dengan jelas telah mengemukakan kepada sejumlah media bahwa dirinya "telah mengambil keputusan untuk segera mengakhiri kontrak para anggota staf ini dan meluncurkan penyelidikan untuk mengungkap kebenaran tanpa penundaan."

Hamas juga telah membantah tuduhan Israel, dan menyatakan bahwa sebenarnya tujuan dari Israel adalah untuk mencegah pemberian bantuan kepada masyarakat di Jalur Gaza "yang menjadi sasaran genosida" negara Zionis itu.

Asap membubung setelah rentetan serangan Israel menghantam gedung pusat pelatihan Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), di Khan Yunis, Gaza, Rabu (24/1/2024). Antara Foto/Anadolu 

Tanpa Bukti
Harus dicatat pula, Menlu Israel mengemukakan tudingan tersebut kepada UNRWA di platform X tanpa memberikan bukti yang kuat kepada publik, agar dapat diteliti secara luas dan saksama oleh berbagai pakar yang independen. Namun, sebagai "anak emas" sejumlah negara, rengekan negara Zionis itu harus segera ditanggapi.

Sontak, berbagai negara kroni Israel mengumumkan kepada masyarakat global, mereka menangguhkan pendanaan kepada UNRWA. Menurut data dari situs unwatch.org pada 29 Januari 2024, pendonor terbesar kepada UNRWA pada 2023 adalah AS dan negara-negara Uni Eropa yang berkontribusi hingga sekitar 75% dari anggaran UNRWA yang berjumlah sebesar US$1,16 miliar.

Sementara itu, sejumlah negara yang telah atau berencana menangguhkan pendanaan kepada UNRWA, berdasarkan situs tersebut, adalah Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Prancis, Swiss, Kanada, Inggris, Belanda, Australia, Italia, Austria, Finlandia, Islandia, Rumania, dan Estonia.

Menghadapi "kekompakan" berbagai negara itu untuk menyetop aliran dana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Gaza yang tengah menderita saat ini, Sekjen PBB Antonio Guterres berencana bakal bertemu dengan para donatur utama UNRWA. Pertemuan itu dijadwalkan akan digelar di markas besar PBB di New York, Selasa ini.

Juru Bicara Sekjen PBB Stephane Dujarric mengingatkan pula, masa depan UNRWA dan jutaan orang yang sangat bergantung pada badan PBB itu menjadi sangat suram. Apalagi, harus diingat, UNRWA juga tidak hanya bekerja di Gaza, tetapi juga membantu warga di Yerusalem Timur di Tepi Barat serta di Yordania, Lebanon, hingga Suriah.

Warga Palestina melakukan pencarian dan penyelamatan korban di kamp pengungsi Jabalia yang rusak akibat serangan Israel di Jalur Gaza (31/10/2023). Antara Foto/Reuters/Anas al-Shareef 

Lima Daerah
Seperti diketahui, UNRWA adalah badan PBB yang membantu mengatasi permasalahan dan pembangunan dari para pengungsi Palestina. UNRWA mempekerjakan hingga 30.000 orang, sebagian besar adalah pengungsi Palestina (yang tentu saja, tanah airnya telah direnggut oleh Israel)

Mandat dari UNRWA mencakup penyediaan bantuan pendidikan, kesehatan, serta layanan sosial kepada pengungsi di lima daerah, yaitu Yordania, Lebanon, Suriah, Jalur Gaza dan Tepi Barat. Pernyataan dari UNRWA dalam laman resminya menyatakan sangat terkejut melihat penangguhan dana sebagai reaksi terhadap tuduhan terhadap sekelompok kecil staf.

UNRWA mengemukakan, Kantor Layanan Pengawasan Internal PBB (OIOS), otoritas investigasi tertinggi dalam sistem PBB, telah menangani masalah yang sangat serius ini. Pernyataan itu juga menyebutkan bahwa UNRWA adalah lembaga kemanusiaan utama di Gaza, dengan lebih dari 2 juta orang bergantung pada lembaga tersebut untuk kelangsungan hidup mereka.

"Banyak yang kelaparan karena jam terus berdetak menuju bencana kelaparan yang akan datang. Badan ini mengelola tempat penampungan bagi lebih dari 1 juta orang dan menyediakan makanan serta layanan kesehatan dasar bahkan saat puncak pertikaian," lanjutnya.

Sejumlah lembaga kemanusiaan di berbagai penjuru dunia juga telah mempertanyakan keputusan pemerintah sejumlah negara yang begitu saja menangguhkan pendanaan bagi UNRWA. Disebutkan pula bahwa penangguhan pendanaan oleh negara-negara donor akan berdampak pada bantuan penyelamatan jiwa bagi lebih dari dua juta warga sipil, lebih dari setengahnya adalah anak-anak, yang bergantung pada bantuan UNRWA di Gaza.

Penduduknya menghadapi kelaparan, ancaman kelaparan dan wabah penyakit akibat pemboman terus-menerus yang dilakukan Israel dan perampasan bantuan yang terjadi secara disengaja di Gaza. Pernyataan itu mengingatkan, 152 staf UNRWA telah tewas dan 145 fasilitas UNRWA rusak akibat pemboman.