Hak Penerima KJP Tidak Hilang Jika Masuk Sekolah Rakyat

JAKARTA - Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo memastikan penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) tidak akan kehilangan haknya meski mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat.

"Jadi yang KJP itu berlaku selama dia tetap menjadi siswa. Sekolahnya di mana saja ya tetap nanti KJP-nya diberikan," kata Pramono saat dijumpai di kawasan Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, seperti dilansir Antara, Kamis (26/6).

Menurut Pramono, KJP bukan hanya ditujukan untuk mendukung kebutuhan pendidikan siswa semata, tapi juga membantu keluarga yang kurang mampu secara ekonomi.

"Karena KJP itu manfaatnya bukan hanya kepada siswa, tetapi juga kepada keluarga yang tidak mampu. Karena mereka bisa membeli daging, beras, makanan, dan sebagainya," kata Pramono.

Pramono juga memastikan bahwa Pemerintah Provinsi Jakarta telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) terkait integrasi program Sekolah Rakyat dengan sistem dukungan sosial yang sudah ada.

"Kami sudah menyiapkan bahkan lahannya dan tempatnya. Untuk Jakarta nggak jadi masalah," jelas Pramono.

Sebelumnya, Kementerian Sosial diketahui menambah 100 titik baru Sekolah Rakyat se-Indonesia.

Dengan tambahan ini, jumlah sekolah yang akan beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026 menjadi 200 titik yang diisi lebih dari 20 ribu siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

"Khusus untuk 100 titik pertama, kepala sekolah dan guru akan mengikuti pelatihan hingga akhir Juni. Mereka akan siap menyambut tahun ajaran baru mulai 14 Juli 2025," ujar Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf.

Sementara itu, tambahan 100 titik sekolah tambahan sedang diproses. Sekolah-sekolah ini akan memanfaatkan aset Balai Latihan Kerja (BLK) milik Kementerian Ketenagakerjaan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami tengah mematangkan rencana kerja sama dengan Kemenaker. Gedung-gedung BLK cukup memadai dan siap difungsikan sebagai lokasi Sekolah Rakyat," kata Saifullah.

Proses rekrutmen siswa dilakukan secara ketat dan melibatkan berbagai pihak, dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Dinas Sosial Daerah, Dinas Pendidikan, hingga BPS daerah. Seluruh data diverifikasi untuk memastikan hanya mereka yang benar-benar berhak yang bisa masuk.

"Siswa yang belajar di Sekolah Rakyat ini adalah mereka yang berada di Desil 1 DTSEN. Tidak boleh ada yang main-main dalam proses seleksi. Semuanya harus melalui verifikasi lintas sektor dan disetujui oleh kepala daerah," jelas Saifullah.