Gunung Ibu Meletus, Awan Abu Membumbung Empat Kilometer

JAKARTA  - Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan, Gunung Ibu yang berlokasi di barat laut Pulau Halmahera, Provinsi Maluku Utara, meletus dengan amplitudo maksimum 28 milimeter. Letusan tersebut menghasilkan awan abu setinggi empat kilometer.

Kepala PVMBG Hendra Gunawan dalam keterangan di Jakarta, Rabu (12/6) mengatakan, letusan itu terjadi Rabu pukul 16.18 WIT dan berlangsung selama lebih kurang 2 menit 14 detik. "Kolom abu berwarna kelabu hingga hitam dengan intensitas sedang hingga tebal condong ke arah utara dan barat daya," ujarnya.

Sembilan menit berselang pada pukul 16.27 WIT, Gunung Ibu kembali meletus dan menghasilkan awan abu vulkanik setinggi tiga kilometer. Letusan itu berlangsung selama lebih kurang 2 menit 15 detik dengan amplitudo maksimum 28 milimeter.

PVMBG menyatakan, hasil pemantauan visual dan instrumental Gunung Ibu memperlihatkan aktivitas vulkanik yang masih tinggi. Sejak 16 Mei 2024 sampai hari ini status masih Awas atau level IV.

Pada periode 1 Mei sampai 10 Juni 2024, kegempaan yang tercatat sebanyak 80 kali gempa letusan, 15 kali gempa guguran, 5.424 gempa hembusan, 319 kali gempa harmonic dan 15 kali gempa tornillo. kemudian 26.990 kali gempa vulkanik dangkal, 860 kali gempa vulkanik dalam, 22 kali gempa tektonik lokal, dan 511 kali gempa tektonik jauh, serta 1 kali gempa terasa (skala II MMI).

Pada 11 Juni 2024, jumlah gempa yang sebanyak 4 kali gempa letusan, 1 kali gempa guguran, 54 gempa hembusan, 9 kali gempa harmonik, 2.006 kali gempa vulkanik dangkal, 51 kali gempa vulkanik dalam, 1 kali gempa tektonik lokal, dan 4 kali gempa tektonik jauh.

PVMBG pun merekomendasikan masyarakat agar tidak beraktivitas di dalam radius empat kilometer dan perluasan sektoral berjarak tujuh kilometer ke arah bukaan kawah di bagian utara dari kawah aktif Gunung Ibu. Bila terjadi hujan abu, maka masyarakat yang beraktivitas di luar rumah disarankan untuk menggunakan pelindung hidung dan mulut (masker), serta kacamata untuk melindungi mata.

Lahar Dingin
Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan pilihan alternatif untuk meminimalisir dampak potensi banjir lahar dingin Gunung Ibu dengan membangun infrastruktur bendungan Sabo Dam.

"Pilihan alternatif tersebut diberikan kepada pemerintah daerah setempat, jika upaya merelokasi penduduk untuk bermukim ke wilayah lain sulit untuk dilakukan," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam siaran daring yang diikuti di Jakarta, Senin.

Berdasarkan analisa tim ahli BNPB bersama Badan Geologi Kementerian Energi, Sumber Daya Mineral (ESDM), kata dia, diketahui pembangunan Sabo Dam sangat mungkin untuk dilakukan ketimbang memindahkan penduduk. Pasalnya, berdasarkan pengalaman BNPB, lanjutnya, memindahkan penduduk tidaklah sederhana karena pemerintah juga butuh mempertimbangkan mata pencaharian bagi warga yang dipindahkan itu.

Terlebih, kata dia, jumlah warga yang akan dipindahkan tidak sedikit yakni lebih dari 10 ribu jiwa untuk satu desa. Sementara berdasarkan analisa tim ahli, setidaknya ada tujuh desa di Halmahera Barat yang penduduknya perlu dipindahkan.

Ketujuh desa tersebut masing-masing berada pada sisi di Barat Laut; Desa Duono. Sisi Utara; Desa Togoruba Sungi, Todoke, dan Barona. Selanjutnya pada sisi Timur; Togoruba Tua dan sisi Barat Daya; Desa Naga.

"Desa-desa tersebut dilintasi lima aliran sungai yang berhulu langsung dari Gunung Ibu. Kondisinya saat ini ditemukan tumpukan tebal material vulkanik endapan dari erupsi gunung api itu mulai dari hulu dan juga hilirnya," cetusnya.

Ia menyebutkan bila hujan intensitas deras lalu air yang mengalir bercampur material vulkanik berupa abu dan sebagainya itu, maka akan berbahaya bagi masyarakat. Ia pun merefleksikan dampak bencana banjir lahar dingin Gunung Marapi di Sumatera Barat pada 11 Mei 2024 yang menimbulkan dampak yang besar 62 jiwa meninggal dunia dan merusak sejumlah jalan dan ratusan unit rumah.

"Manfaat membangun Sabo Dam, material vulkanik dan lainnya akan tertampung dan mencacah aliran air dari hulu ke hilir. Maka hal dinilai upaya alternatif jangka panjang untuk antisipasi dampak banjir itu yang jangan sampai terjadi seperti di Sumatera Barat," tandasnya.

Meskipun demikian, ia menambahkan untuk merealisasikan pembangunan Sabo Dam tersebut dibutuhkan pembahasan lebih lanjut yang lebih spesifik antara pemerintah daerah setempat dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kementerian PUPR, salah satunya terkait kalkulasi anggaran.