c

Selamat

Minggu, 16 November 2025

NASIONAL

20 Agustus 2025

14:29 WIB

Gubernur Minta Pemerintah Pusat Atasi Kemacetan TB Simatupang

Sebab kemacetan parah TB Simatupang akibat Proyek Strategis Nasional yang menjadi wewenang pemerintah pusat.

Editor: Leo Wisnu Susapto

<p>Gubernur Minta Pemerintah Pusat Atasi Kemacetan TB Simatupang</p>
<p>Gubernur Minta Pemerintah Pusat Atasi Kemacetan TB Simatupang</p>

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo saat dijumpai di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (20/8/2025). ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.

JAKARTA - Gubernur Daerah Khusus Jakarta, Pramono Anung Wibowo, akan menyurati pemerintah pusat guna mengatasi masalah kemacetan di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.

Menurut dia, kemacetan di TB Simatupang disebabkan adanya bedeng-bedeng proyek strategis nasional (PSN).

“Untuk TB Simatupang, memang problemnya ada PSN. Itu adalah proyek pemerintah pusat dan keluhannya memang berkepanjangan,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (20/8) dikutip dari Antara.

Pada 16 Agustus 2025, dia mengaku sempat menengok kawasan TB Simatupang tanpa dikawal untuk mengetahui tingkat kemacetan di sana.

Dia menyebut tingkat kemacetan di wilayah itu tergolong parah. Dia pun menginginkan agar bedeng-bedeng proyek di wilayah tersebut dapat diperkecil untuk memperlancar arus lalu lintas.

“Maka saya sudah perintahkan kepada jajaran Bina Marga, Dinas Perhubungan, Satpol PP yang pertama, saya minta untuk bedeng-bedengnya dikecilin. Tidak seperti sekarang, ada yang gede banget,” ujar Pramono.

Lebih lanjut, dia mengimbau masyarakat agar menggunakan jalur alternatif yang ada. Dengan begitu, kemacetan di Jalan TB Simatupang dapat sedikit teratasi.

“Masyarakat yang melewati TB Simatupang, bisa ada alternatif jalan lain. Apakah melalui jalan tol yang baru atau melalui dalam kota. Sebab kalau semuanya lewat TB Simatupang, pasti kemacetannya luar biasa,” jelas Pramono.

Gubernur Jakarta secara tegas melarang keberadaan pengatur lalu lintas swadaya atau juru parkir liar yang biasa disebut "Pak Ogah" di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.

Menurut dia, persoalan arus lalu lintas di wilayah tersebut seharusnya diatasi oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta kepolisian.

“Saya juga sudah menginstruksikan untuk nggak boleh lagi ada Pak Ogah di tengah jalan yang mengatur lalu lintas. Semuanya harus menjadi tanggung jawab kepolisian, Satpol PP, Dinas Perhubungan,” kata Pramono.

Dia menyebut keberadaan Pak Ogah di tengah jalan menjadi salah satu penyebab kemacetan di Jalan TB Simatupang.

Untuk itu, dia menegaskan Pemprov Jakarta akan mengatur agar ke depannya tak ada lagi Pak Ogah di wilayah tersebut.

Lebih lanjut, Pramono menjelaskan faktor lain yang menyebabkan kepadatan lalu lintas di kawasan tersebut adalah ruas jalan yang terlalu kecil.


KOMENTAR

Silahkan login untuk memberikan komentarLoginatauDaftar