Golkar Nilai Usulan Kenaikan Dana Parpol Perlu Kajian Mendalam

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Adies Kadir, menilai usulan kenaikan dana partai politik hingga 10 kali lipat perlu kajian mendalam. Termasuk pembahasan terkait aturan menyeluruh tentang partai politik sebelum menyetujui usulan kenaikan dana parpol.

"Perlu kajian ini dipergunakan untuk apa. Kita juga berprinsip kalau dikasih, kita siapkan ini untuk masyarakat. Tapi harus dipelajari betul aturannya. Kadang-kadang kalau terlalu besar nanti aturannya tidak jelas, kami khawatir," kata Adies Kadir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5).

Ia menjelaskan, jika dana parpol tetap dinaikkan, maka harus digunakan untuk hal-hal yang tepat sasaran. Tanpa kajian, dana parpol menurutnya berpotensi digunakan untuk hal-hal yang kurang tepat, apalagi melihat kondisi ekonomi saat ini yang masih tidak menentu.

"Nanti kita terima besar terus kemudian pemakaiannya tidak sesuai dengan prosedur, ada masalah lagi," cetus Wakil Ketua DPR RI ini.

Partai Golkar merasa usulan tersebut perlu dikaji dulu. Pasalnya, kebutuhan masyarakat akan lebih penting dibanding menaikkan dana parpol.

"Memang ini Partai Golkar melihat dulu, perlu mengkaji seperti apa nanti prosesnya, besarannya berapa, dipergunakannya untuk apa saja, seperti apa cara menggunakannya. Yang pasti kita utamakan untuk kesejahteraan masyarakat dulu," tutur Adies.

Rencana penambahan dana parpol ini awalnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah korupsi di partai politik saat Pemilu.

Ketua Komisi II DPR RI, Riefky Karsayuda, menilai pemberian dana lebih besar terhadap partai politik (parpol) melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tidak efektif untuk memberantas korupsi.

Menurutnya persoalan korupsi di internal parpol tidak akan selesai hanya dengan pemberian dana yang besar. Ia berpendapat, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi menjadi hal yang lebih penting.

"Saya lebih berharap KPK dapat memperkuat sektor penanganan dan penegakan hukum pada bidang korupsi di lingkungan partai politik," ujar Riefky beberapa waktu lalu.

Di sisi lain, Riefky mengatakan memang ada beberapa hal yang membuat biaya politik di Indonesia mahal, salah satunya adalah praktik politik uang dalam pemilu yang marak. Praktik ini, lanjut dia, membuat pemilih hanya memilih satu calon dengan alasan pragmatis, sehingga partai politik membutuhkan dana yang sangat besar.

"Hal inilah yang membuat partai politik terpancing untuk terlibat dalam kasus korupsi," cetus Riefky.