Golkar Nilai Anggaran Pendidikan Belum Berkeadilan

JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, menilai 20% anggaran pendidikan dari APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) belum berkeadilan. Terkait hal ini, ia menyorot anggaran kedinasan pada 2025 yang mencapai Rp104,5 triliun untuk 13 ribu siswa.

"Padahal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 Pasal 80 itu dijelaskan bahwa anggaran pendidikan, anggaran kedinasan tidak masuk di dalam anggaran pendidikan," kata Mekeng di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/8).

Mekeng mencontohkan di daerah pemilihannya (dapil) Nusa Tenggara Timur (NTT), infrastruktur di bidang pendidikan belum merata. Padahal anggaran pendidikan tahun 2025 mencapai Rp724 Triliun.

"Tahun 2025 anggaran pendidikan kita Rp724 triliun. Mungkin bisa dibuka ya itu, Rp724 triliun itu ke mana saja? Setelah saya melakukan searching, anggaran untuk pendidikan dasar, menengah, dan tinggi hanya Rp91,4 triliun," ungkap Mekeng.

Dia menyebut anggaran Rp91,4 triliun itu digunakan untuk menjangkau 64 juta siswa di Tanah Air. Sementara anggaran untuk sekolah kedinasan mencapai Rp104,5 triliun, tapi hanya diperuntukan untuk 13 ribu siswa.

"Apa ini adil? 64 juta orang hanya dikasih Rp91,4 triliun, 13 ribu orang anggaran kedinasan Rp104 triliun. Ini angka angkanya jelas ini bisa dilihat," cetusnya.

Mekeng juga menyampaikan, besaran anggaran untuk Kemendikdasmen Rp33,5 triliun dan Kemendiktisaintek di angka Rp57,7 triliun. Sedangkan Rp101,5 triliun digunakan untuk Program Indonesia Pintar (PIP), riset, infrastruktur sekolah, dan lain-lain. 

Menurutnya, masih ada selisih lebih dari Rp300 triliun. Setelah diteliti Mekeng, anggaran Rp300 triliun tersebut ternyata dipakai untuk transfer daerah. Padahal, transfer daerah itu dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang tidak masuk dalam ranah pendidikan.

"Jadi ini semua kita tidak bisa bermimpi untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045 dalam keadaan begini, saya tidak yakin," sambungnya.

Mekeng menyebut pemerintah daerah banyak yang tidak mengalokasikan dana APBD untuk pendidikan. Dia pun mengajak agar anggaran pendidikan di Indonesia mesti terus disuarakan.

"Pendidikan kita semakin hari semakin menurun, padahal semestinya tidak, karena 20% itu di dalam kita punya konstitusi itu dari APBN dan APBD. Jadi sarasehan ini, menurut saya, penting agar suara kita ini didengar oleh pemerintah," tutur dia.