Gerakan Pangan Murah, Kapolri Minta Jajaran Antisipasi Penimbunan

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan seluruh jajarannya untuk mengantisipasi munculnya penimbunan beras. Hal ini perlu diantisipasi untuk memastikan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) tepat sasaran. 

Kapolri juga memerintahkan jajarannya untuk meminta para oknum penimbun untuk segera menyalurkan beras. Bila menolak maka ditindak tegas. 

"Apabila ada penimbunan segera minta untuk salurkan dan apabila tetap membandel tolong proses tegas," kata Kapolri saat me-launching Gerakan Pangan Murah Polri-Bulog, Kamis (14/8).

Saat ini, pihaknya tengah berupaya untuk memberikan sembako murah dalam rangka stabilisasi pangan di Indonesia. Polri menargetkan penyaluran 2.424 ton beras di 1.552 titik dengan jumlah penerima manfaat mencapai 484.977. 

Berdasarkan catatan yang dimilikinya hingga 13 Agustus 2025, Polri bersama Bulog telah menyalurkan 5.706 beras ke 4.705 lokasi.

Dalam GPM ini, pihaknya tidak hanya menyalurkan beras saja. Tapi juga sejumlah bahan pokok lainnya, seperti gula dan minyak goreng yang dijual dengan harga sesuai standar Bulog atau di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET). 

"Jadi kita mencoba maksimalkan bisa sampai langsung konsumen di bawah HET atau maksimal sama dengan HET. Karena itu, tentunya kita terus mendorong program dari pemerintah, perintah dari Pak Presiden beras SPHP segera tersalur," katanya.

Kapolri memastikan akan mengevaluasi GPM secara berkala. 

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengingatkan peran strategis GPM dalam menjaga stabilitas inflasi nasional. Target inflasi Indonesia berada di kisaran 1,5% hingga 3,5%

“Pada Juli kemarin inflasi tercatat 2,37%, sesuai target. Namun beras adalah komoditas utama yang harus dijaga. Beberapa wilayah di timur bahkan harganya sempat di atas HET, yakni Rp13.000 hingga Rp14.000 per kilogram,” tutur Mendagri.

Dia mengapresiasi sinergi TNI-Polri, Bulog dan pemerintah daerah yang membuat distribusi lebih cepat dan merata. Tindakan ini membuat harga beras turun sekitar Rp191 per kilogram.

“Polri dengan jaringannya hingga daerah sangat membantu stabilisasi ini,” tambah Tito.

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi menegaskan, gerakan ini adalah tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Selain beras, masyarakat bisa memperoleh kebutuhan pokok lain dengan harga terjangkau.

“Bantuan pangan sudah 90% tersalurkan untuk 18,27 juta Keluarga Penerima Manfaat. Selanjutnya Gerakan Pangan Murah SPHP sebanyak 1,3 juta ton akan terus berjalan hingga Desember,” kata Arief.

Di tempat yang sama, Direktur Utama Perum Bulog, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan siap mendukung program nasional ini, dengan memberikan harga pangan murah dan menjaga stabilitas pangan.

“Kami bersinergi dengan Polri, TNI, serta pemerintah daerah agar harga di lapangan bisa ditekan,” tambah Rizal.

Dia mengingatkan, pentingnya soliditas semua pihak dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan.