PDIP memperpanjang masa jabatan periode kepengurusan DPP PDIP 2019-2024 menjadi sampai tahun 2025, lantaran Pilkada Serentak akan dilaksanakan pada November 2024
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat melantik dan memperpanjang masa jabatan pengurus DPP PDI Perjuangan di Sekolah Partai, Jakarta, Jumat (5/7/2024). ANTARA/Narda Margaretha Sinambela
JAKARTA - PDIP memperpanjang masa jabatan periode kepengurusan partai 2019-2024 menjadi sampai tahun 2025. Perpanjangan dilakukan menyusul periode kepengurusan DPP PDIP akan habis September 2024, namun Pilkada dilaksanakan pada November 2024.
Ada sejumlah nama baru di dalam susunan kepengurusan DPP PDIP sampai 2025, misalnya Ganjar Pranowo yang menjadi Ketua DPP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah serta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Ketua DPP Bidang Perekonomian.
"Janji jabatan. Bahwa saya, untuk diangkat sebagai dewan pimpinan pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, masa bakti 2019-2024, diperpanjang tahun 2025," ucap Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri saat membacakan sumpah jabatan diikuti seluruh Ketua dan anggota DPP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (5/7).
Megawati juga melantik Deddy Yevri Sitorus sebagai Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif. Ronny Talapessy juga dilantik sebagai Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional. Lalu, Adian Napitupulu dilantik sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP Bidang Komunikasi.
Pelantikan tersebut bersamaan dengan perpanjangan kepengurusan DPP PDIP hingga tahun 2025.
Susunan lengkap DPP PDIP masa bakti periode 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025 berikut ini.
Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri
Ketua Bidang Kehormatan Partai: Komarudin Watubun
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif: Bambang Wuryanto
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif: Deddy Yevri Hanteru Sitorus
Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi: Djarot Saiful Hidajat
Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi: Sukur H. Nababan
Ketua Bidang Sumber Daya: Said Abdullah
Ketua Bidang Politik: Puan Maharani:
Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah: Ganjar Pranowo
Ketua Bidang Luar Negeri: Ahmad Basarah
Ketua Bidang Hukum, HAM dan Advokasi Rakyat: Yasonna H. Laoly
Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional: Ronny Berty Talapessy
Ketua Bidang Perekonomian: Basuki Tjahaja Pumama
Ketua Bidang Kebudayaan: Rano Karno
Ketua Bidang Penanggulangan Bencana: Tri Rismaharini
Ketua Bidang Industri dan Tenaga Kerja: Nusyirwan Soejono
Ketua Bidang Kesehatan: Ribka Tjiptaning P
Ketua Bidang Jaminan Sosial: Sri Rahayu
Ketua Bidang Perempuan dan Anak: I Gusti Ayu Bintang
Ketua Bidang Koperasi dan UMKM: I Made Urip
Ketua Bidang Pariwisata: S.B. Wiryanti Sukamdani
Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga: Eriko Sotarduga
Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa: Zuhairi Misrawi
Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital: Prananda Prabowo
Ketua Bidang Pangan dan Pertanian: Mindo Sianipar
Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan: Rokhmin Dahuri
Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup: M.Y. Esti Wijayanti
Sekretaris Jenderal: Hasto Kristiyanto
Wakil Sekjen Bidang Internal: Utut Adiyanto
Wakil Sekjen Bidang Pemerintahan: Arif Wibowo
Wakil Sekjen Bidang Kerakyatan: Sadarestuwati
Wakil Sekjen Bidang Komunikasi: Adian Napitupulu
Wakil Sekjen Bidang Kesekretariatan: Y. Aryo Adhi Dharmo