FSGI Minta Mendikdasmen Hentikan Pengiriman Siswa Ke Barak Militer

JAKARTA - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, untuk menghentikan program pendidikan barak militer milik Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. FSGI menilai program ini tidak menyentuh akar masalah dan berpotensi tidak berdampak pada perubahan perilaku siswa jangka panjang.

"Kami meminta Mendikdasmen agar segera mengambil tindakan dengan menghentikan pengiriman siswa nakal ke barak militer di Jawa Barat karena kegiatan ini tidak memiliki landasan psikologis dan pedagogik yang jelas,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) FSGI, Fahriza Marta Tanjung, melalui keterangan tertulis, Senin (19/5).

Dia menjelaskan, program ini tidak memiliki pedoman pelaksanaan kegiatan. Program ini juga tidak memiliki kurikulum, silabus, maupun modul ajar. Adapun dokumen yang selama ini beredar hanya berupa surat edaran gubernur.

Padahal, kata Fahriza, proses pendidikan yang ideal harus dilakukan secara terencana. Kegiatan pendidikan harus memiliki tujuan yang jelas, kurikulum yang sinkron dengan tujuan, silabus, dan modul ajar, sehingga dapat dilakukan evaluasi.

Sementara itu, Ketua Umum FSGI, Fahmi Hatib menambahkan, selama ini sekolah sudah memiliki program pembinaan bagi siswa yang dinilai bermasalah. Contohnya, Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa, pramuka, UKS, dan lainnya. Jika program ini dianggap kurang berhasil, pemerintah seharusnya melakukan evaluasi, bukan serta-merta mengirimkan siswa ke barak.

Dia juga berkata, ada banyak pihak yang bisa dilibatkan dalam menangani anak yang dianggap bermasalah. Di antaranya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPAPP), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kwarcab Pramuka, Badan Narkotika Nasional (BNN), kepolisian dan instansi terkait lainnya.

"TNI bukan satu-satunya instansi yang bisa diajak kerjasama dalam pembinaan kesiswaan," ujar Fahmi Hatib yang juga Kepala SLBN 1 Kabupaten Bima.

Oleh karena itu, FSGI pun mendorong Kemendikdasmen segera melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap program pendidikan barak militer yang sudah berjalan. Hasil pengawasan itu harus disampaikan secara transparan ke publik agar dapat ditindaklanjuti dan dipelajari oleh pemerintah daerah.