Fraksi PKS Nilai KCJB Berpotensi Tidak Beri Manfaat

JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina menilai, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) berpotensi tidak bermanfaat. Sebab menurut dia pembangunan KCJB ini memiliki banyak masalah, bahkan dari sejak perencanaan.

“Fraksi PKS menilai proyek KCJB ini berpotensi tidak bermanfaat sebagaimana proyek infrastruktur lain yang sudah selesai dibangun tapi sepi dan tidak beroperasi,” kata Nevi saat dikonfirmasi, Jumat (11/10).

Nevi menekankan, Fraksi PKS DPR sejak 2021 konsisten menolak Penyertaan Modal Negara atau PMN untuk KCJB. Bahkan, kata Nevi, PKS tiga kali secara berturut-turut menolak pemberian PMN untuk proyek KCJB dalam rapat di Komisi VI DPR.

“Tahun 2021 (PMN sebesar Rp7 triliun), tahun 2022 (PMN sebesar Rp4,1 Triliun), dan tahun 2023 (PMN sebesar Rp4,1 Triliun),” ungkap Nevi.

Nevi menambahkan, pada Agustus 2022, Fraksi PKS DPR pernah mengusulkan dibentuknya Pansus Hak Angket terhadap pembangunan proyek kereta cepat.

Saat itu, lanjut Nevi, Fraksi PKS memandang bahwa proyek KCJB mengalami sejumlah masalah sehingga perlu dilakukan pendalaman terkait proyek ini.

”Karena Fraksi PKS memandang, proyek kereta cepat mengalami sejumlah masalah dalam beberapa waktu belakangan. Sehingga kita perlu untuk mendalami tentang proyek kereta cepat ini,” papar Nevi.

Proyek pembangunan KCJB menjadi polemik setelah Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo blak-blakan menyebut pembangunan KCJB tidak memiliki akses jalan bagi penumpang untuk menuju jalan utama dan jalan tol.

Padahal, rencananya KCJB akan diresmikan pada 18 Agustus 2023. Namun, akses bagi penumpang, khususnya di Stasiun Karawang belum ada.

Selain soal KCJB, Tiko juga mengungkapkan gagalnya pembangunan LRT Jabodebek. Ia mengungkapkan longspan (rel lengkung) LRT Jabodebek dari Gatot Subroto menuju ke Kuningan salah desain.