Selamat

Kamis, 20 Januari 2022

NASIONAL | Validnews.id

NASIONAL

26 November 2021

14:13 WIB

F-PKS Sambut Baik Putusan MK Soal UU Cipta Kerja

Putusan MK penuhi rasa keadilan rakyat akan penerapan UU Cipta Kerja

Penulis: Gisesya Ranggawari,

Editor: Leo Wisnu Susapto

F-PKS Sambut Baik Putusan MK Soal UU Cipta Kerja
Sejumlah buruh menggelar aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law. ANTARAFOTO/Akbar Nugroho Gumay

JAKARTA – Ketua Fraksi PKS DPR, Jazuli Juwaini, menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun (UUD) 1945.

"Fraksi PKS menyambut baik karena putusan MK memenuhi rasa keadilan dan kegelisahan rakyat luas terhadap pemberlakuan UU Ciptaker," kata Jazuli, Jumat (26/11) di Jakarta.

Ia menilai, meski MK dalam putusannya menyatakan bahwa UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat atau inkonstitusional sepanjang tidak diperbaiki oleh pembentuk undang-undang. Ia menilai putusan MK itu harus dimaknai secara bijak oleh pemerintah.

Pemerintah sebagai inisiator dan pelaksana harus mengakui secara keseluruhan UU Ciptaker memang bermasalah. Selain itu, yang mendasar adalah merugikan kepentingan rakyat luas seperti buruh, petani, nelayan, penyandang disabilitas dan lain-lain.

Untuk itu, Jazuli mendesak pemerintah dan DPR segera menangkap pesan substansial di luar formil pembentukan bahwa UU ini bermasalah dan tidak berpihak kepada rakyat. Maka, jika perbaikan dilakukan harus jelas pesan keberpihakan tersebut.

"MK memutuskan UU Cipta Kerja harus diperbaiki dalam jangka waktu dua tahun, jika tidak menjadi inkonstitusional permanen. Setelah ada perbaikan saya harap bisa lebih berpihak pada rakyat," imbuh Jazuli.

Jazuli berharap pemerintah bisa mematuhi poin lain putusan MK untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas. Serta tidak dibenarkan pula menerbitkan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Saya kira jelas pesan putusan tersebut, pelaksanaan UU Cipta Kerja harus disetop terlebih dahulu karena menyangkut kebijakan strategis di berbagai bidang berdasarkan prinsip kemaslahatan umum," tutur dia.

Sementara itu, Anggota Baleg dan Panja RUU Cipta Kerja dari Fraksi PKS, Mulyanto menyebut, putusan MK atas gugatan uji materi (judicial review) UU Cipta Kerja itu sudah cukup tepat. Ia menilai pertimbangan majelis hakim MK sangat logis dan sesuai dengan fakta di lapangan. 

"PKS mendukung dan mendorong pemerintah dan DPR RI untuk menghormati dan segera menindaklanjuti putusan tersebut," ucap Mulyanto.

Dia mengaku sejak awal Fraksi PKS yakin UU yang disebut Omnibus Law itu bermasalah. Pasalnya, secara materiil UU itu membuka pintu liberalisasi sektor pertanian, kehutanan, perdagangan dan industri pertahanan nasional. Pada saat yang sama UU Ciptaker justru terkesan mencekik nasib buruh.

Sementara, secara formil UU itu dibuat dengan cara dipaksakan dan terburu-buru dalam masa awal pandemi covid-19. Buktinya, pembahasan hingga pengesahan, hanya perlu waktu enam bulan dan keputusannya dilakukan pada rapat tengah malam.

Mulyanto menambahkan, Fraksi PKS menganggap secara umum UU Ciptaker bertentangan dengan jiwa konstitusi dan lebih memihak para pemodal/investor dan pengusaha, termasuk tekanan internasional.

Metode Omnibus Law sendiri tidak memiliki dasar hukum. UU Nomor 15 Tahun 2019 yang mengubah UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak mengatur metode Omnibus Law tersebut.

"Karenanya, pasca putusan MK ini, pemerintah harus menghentikan pelaksanaan UU Cipta Kerja, sampai dilakukan revisi oleh lembaga Pembentuk UU," tandas Mulyanto.

 




KOMENTAR | Validnews.id

KOMENTAR

Silahkan login untuk memberikan komentar Login atau Daftar





TERPOPULER | Validnews.id

TERPOPULER