F-PKS Kritik Presiden Tunjuk Luhut Urus Minyak Goreng

JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS, Mulyanto kritik langkah Presiden Joko Widodo tunjuk Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan (LBP) untuk urus minyak goreng (migor).

Menurut dia, keputusan ini berpotensi melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Sebab, dalam UU tersebut diatur dengan jelas tugas dan fungsi setiap kementerian secara definitif.

"Penunjukan tidak bersifat asal tunjuk yang bersifat personal. Regulasi tentang kementerian negara mengatur rambu-rambu, agar pemerintahan berjalan solid dan harmoni," kata Mulyanto dalam keterangannya, Rabu (25/5).

Ia menambahkan, penunjukan menko marvest sebagai penanggung jawab harga minyak goreng juga bisa mengenalkan peran Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Apalagi, selama ini Menko Perekonomian selalu berkoordinasi dengan banyak pihak soal minyak goreng.

"Kalau seperti ini, menunjuk sa karepnya dhewe, menyerahkan tanggung jawab kebijakan perminyakgorengan kepada menko marinvest, terkesan loncat pagar," sambung Mulyanto.

Politisi PKS ini menilai, penunjukan LBP dalam urusan perminyakgorengan ini cerminan sikap frustrasi Presiden Jokowi dalam mengurus persoalan minyak goreng yang kebijakannya berkali-kali gagal.

Sejak enam bulan lalu berbagai kebijakan telah diambil Jokowi. Namun, menurut Mulyanto, sampai hari ini harga minyak goreng tidak dapat dikendalikan pemerintah, tetap berada di atas HET.

"Ini mungkin yang bikin frustrasi Presiden Jokowi. Penunjukan ini makin membuktikan, bahwa Presiden tidak menganut adanya pakem tugas-fungsi Kementerian, yang ada hanyalah pendekatan personal. Jelas kondisi ini akan membuat kerja antar-kementerian menjadi tidak harmonis," papar dia.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini juga menduga kebijakan Presiden soal penunjukan Luhut memiliki bobot politik yang kental. Apalagi, Menko Perekonomian, Airlangga Hartanto sempat dianggap publik keliru dalam menafsirkan kebijakan pelarangan ekspor CPO dan turunannya.

"Serta dugaan bahwa Lin Chei Wei terkait dengan Kantor Menko Perekonomian.  Dalam bahasa terangnya, Jokowi lebih percaya Luhut ketimbang Airlangga dalam urusan perminyakgorengan ini," ungkap Mulyanto.