16 September 2021
14:31 WIB
Penulis: Gisesya Ranggawari
Editor: Leo Wisnu Susapto
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Junimart Girsang mengusulkan, durasi kampanye untuk Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 dipangkas menjadi tiga bulan. Usulan PDIP ini berbeda dengan usulan penyelenggara lainnya.
"KPU (Komisi Pemilihan Umum) usul tujuh bulan, Pak Mendagri usul empat bulan, tapi saya minta tiga bulan saja cukup untuk tahapan kegiatan program atau kampanye," ujar Junimart dalam rapat bersama penyelanggara KPU, Kamis (16/9) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Ia menjelaskan, pemangkasan durasi kampanye ini berhubungan dengan anggaran yang harus semakin dikurangi. Mengingat anggaran negara sedang sulit di tengah pandemi covid-19 dan ancaman resesi ekonomi.
Menurut dia, durasi tahapan kampanye berbanding lurus dengan pengeluaran anggaran. Semakin lama durasi yang dilakukan kampanye maka akan memakan biaya yang lebih besar, atas pertimbangan itu maka ia mengusulkan durasi kampanye Pemilu hanya tiga bulan.
"Anggaran harus diperhatikan karena menyangkut situasi ekonomi negara saat ini. Pihak Banggar (Badan Anggaran) juga sudah meminta anggaran lebih diperhatikan karena semakin lama tahapan anggaran semakin besar," papar dia.
Junimart meyakini, durasi tiga bulan untuk kampanye tetap bisa dimaksimalkan oleh para pasangan calon (paslon). Lantaran, di masa pandemi ini para paslon dituntut lebih kreatif dengan agenda yang tidak menimbulkan kerumunan massa.
"Modelnya bisa bagi-bagi sembako atau masker sambil menyampaikan programnya. Di masa pandemi ini kan tidak boleh ada kerumunan, jadi tidak perlu euforia dan durasi yang lama," ucap Junimart.
Selain itu, ia juga mengusulkan agar tahapan kampanye Pilkada 2024 juga dipangkas menjadi 45 hari. Menurutnya, pengurangan masa tahapan kampanye ini juga perlu dilakukan untuk mendukung pemerintah dalam upaya pengendalian pandemi covid-19.
Ke depannya, Junimart mengaku bersedia menerima masukan dan aspirasi dari para penyelenggara yang berbeda pendapat. Ia berharap, keputusan yang diambil nanti merupakan hasil maksimal dan yang terbaik.
"Jadi, saran saya durasi kampanye Pemilu tiga bulan dan Pilkada 45 hari. Kami siap lakukan simulasi, kita adu saja dengan usulan penyelenggara nantinya, mana yang lebih rasional," tutur Junimart.
Sementara itu, KPU justru mengusulkan durasi kampanye Pemilu 2024 ditambah menjadi tujuh bulan. Penambahan durasi kampanye ini ditujukan untuk menghindari potensi keterlambatan pengiriman logistik ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).
"Usulan KPU kita menambahkan durasi kampanye dengan menyamakan durasi kampanye pada pelaksanaan pemilu 2019 yaitu selama 209 hari atau tujuh bulan untuk menghindari potensi tidak tepatnya logistik datang ke TPS," jelas Ketua KPU, Ilham Saputra.