ESDM Mesti Turun Hentikan Konflik Desa Wadas

JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto meminta, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) turun tangan untuk menghentikan pembangunan pertambangan di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Lantaran, menimbulkan penolakan dari warga.

"Saya harap juga Kementerian ESDM tidak mengeluarkan izin usaha pertambangan (IUP) selama analisis dampak lingkungan (AMDAL)-nya tidak disusun dengan baik," papar Mulyanto dalam keterangannya, Kamis (10/2).

Mulyanto mengingatkan agar pemerintah tidak memaksakan kehendak mengeluarkan izin tambang jika AMDAL penambangan dan rencana pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas tersebut tidak baik dan justru menimbulkan konflik.

Menurut dia, pemerintah harus melaksanakan pembangunan dengan pendekatan prosperity approach bukan dengan security approach. 

Karena sejatinya pembangunan adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya.  

"Titik masalah terutama terkait dengan penambangan batu andesit, yang sebagian akan digunakan untuk pembangunan Bendungan Bener. Penambangan ini tidak menyajikan AMDAL yang akurat," ucap Mulyanto.

Ironisnya, yang terjadi kemudian justru adanya tindakan aparat penegak hukum yang represif dan intimidatif. Polisi menduduki wilayah Wadas memasuki rumah warga bahkan tempat ibadah. Ada sekitar 64 warga Wadas yang ditangkap oleh Polisi.

Maka, Mulyanto mendesak pemerintah untuk segera menghentikan teror kekerasan terhadap warga Wadas. Pemerintah perlu segera membangun dialog yang konstruktif untuk mencari solusi terbaik bagi masyarakat dan upaya pembangunan nasional.

"Pembangunan harus dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Bukan pembangunan yang ugal-ugalan dan sradak-sruduk dengan pemaksaan kehendak terhadap rakyat," tegas Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR ini.

Mulyanto mengingatkan, rakyat khususnya warga Wadas adalah subjek pembangunan dan bukan sekadar objek penderita dari proses pembangunan. Bahkan, sejatinya presiden bekerja hanya menjalankan mandat dan amanat dari rakyat. 

"Sehingga pendekatan yang manusiawi dan damai harus dikedepankan pemerintah," tutur Mulyanto.

Buntut dari insiden di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, Komisi VII DPR RI juga akan minta keterangan dari Kementerian ESDM. Sebab hingga saat ini Komisi VII DPR RI belum mendapat laporan resmi dari pihak Kementerian ESDM terkait usaha penambangan di Desa Wadas tersebut.

"Waktunya belum tahu, tapi sepertinya dekat-dekat ini. Ya harus segera sebelum konflik yang terjadi di Wadas meluas," tandas Mulyanto.