Edukasi Dana Otsus Butuh Komitmen Pemda

JAKARTA - Badan independen dari Pemerintah Amerika Serikat (AS), yakni Badan Pembangunan Internasional AS (USAID), terbuka untuk mengedukasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat Papua di empat provinsi baru Papua, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya mengenai pengelolaan dana otonomi khusus di Papua. Program peningkatan pengetahuan ini bertajuk USAID Kolaborasi. 

Namun, Ketua Program USAID Kolaborasi, Caroline Tupamahu mengatakan, pihaknya perlu memastikan dua hal terlebih dahulu sebelum memutuskan membantu mengedukasi di empat kawasan itu.

Pertama, memang pemerintah daerah (pemda) di sana membutuhkan peningkatan kapasitas. Kedua, komitmen dari pemda.

Dari USAID Kolaborasi yang sudah berjalan, sejauh ini sudah dua provinsi di Papua yang dibantu, yakni Papua dan Papua Barat. Total 557 Aparatur Sipil Negara dan sejumlah masyarakat Papua diedukasi mengenai Otsus.

"Peningkatan masyarakat itu juga sangat dibutuhkan di provinsi yang baru. Jadi kami juga diminta untuk masuk ke provinsi baru. Tapi kami baru akan masuk setelah kami mengadakan asesmen dulu. Kita tidak bisa langsung ya," jelasnya, di Restoran Kembang Gula, Jakarta, Senin (31/7).

Caroline menyampaikan, pihaknya akan melihat kebutuhan dan memastikan komitmen dari empat provinsi baru tersebut.

Ia Ingin memastikan pemda setempat mau memberikan keleluasaan kepada ASN yang diedukasi USAID untuk nantinya ikut terjun mengedukasi masyarakat umum di daerahnya.

Contohnya, Kepala Sub bagian Evaluasi dan Pelaporan Otonomi Khusus pada Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus - Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat, Fransina. Dia sesudah diedukasi USAID mengenai pengelolaan dana Otsus turut serta ikut terjun ke lapangan mengedukasi masyarakat. Pemda Papua Barat memberikan kekuasaan kepada Fransina untuk itu.

Adapun program peningkatan pengetahuan ini bertajuk USAID Kolaborasi ini, pangkal dari tujuan program ini adalah mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama orang asli Papua (OAP) melalui optimalisasi pengelolaan dana Otsus secara tepat sasaran.