DPRD DKI Tolak Wacana Kenaikan Tarif TransJakarta

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menolak wacana kenaikan tarif TransJakarta yang saat ini tengah dikaji oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Pasalnya, kebijakan tersebut diyakini akan membebani perekonomian masyarakat.

"Saya dengan tegas menolak wacana kenaikan tarif Transjakarta yang saat ini sedang dikaji oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (21/12).

Penolakan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, terutama dengan situasi ekonomi yang masih sulit. Menurut dia, kenaikan tarif transportasi umum seperti TransJakarta akan menambah beban ekonomi masyarakat, khususnya mereka yang sangat bergantung pada moda transportasi publik ini untuk aktivitas sehari-hari.

Apaagi, kata Wibi, TransJakarta adalah layanan publik yang harus tetap terjangkau bagi seluruh masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah. "Saya percaya bahwa subsidi yang diberikan untuk layanan ini adalah bentuk investasi pemerintah untuk memastikan akses transportasi yang merata dan adil," ucap Wibi.

Menurut dia, jika ada kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Transjakarta, seharusnya dilakukan tanpa membebankan biaya tambahan kepada masyarakat. "Optimalisasi manajemen dan alokasi anggaran yang lebih efisien harus menjadi prioritas," tegas Wibi.

Dia menjelaskan, salah satu tujuan utama dari keberadaan TransJakarta adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, kemacetan dan polusi udara. Jika tarif dinaikkan, menurut dia, ada risiko sebagian masyarakat akan kembali menggunakan kendaraan pribadi, sehingga dapat memperburuk kemacetan dan meningkatkan polusi udara.

Karena itu, dia mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta dan pihak terkait untuk membatalkan wacana kenaikan tarif yang saat ini masih sebesar Rp3.500. Pihaknya akan terus mengawasi dan memastikan kebijakan transportasi di Jakarta tetap berpihak pada masyarakat, khususnya mereka yang paling membutuhkan.

"Jakarta membutuhkan solusi yang berpihak pada rakyat, bukan kebijakan yang memberatkan," tuturnya.

Tumpang Tindih
Sementara itu, Anggota DPRD DKI Jakarta Sutikno mempertanyakan rute tumpang tindih transportasi umum di Jakarta. Pasalnya, hal itu makin tidak menyelesaikan persoalan macet di kota itu.

"Contohnya, Transjakarta, ada yang satu jalur dengan MRT dan LRT. Karena itu saling tumpang tindih," kata Sutikno, Jumat.

Ia juga menyinggung terkait kajian yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta terkait jalur transportasi, karena ada beberapa rute yang kurang bermanfaat karena saling bersinggungan. Sutikno mencontohkan, jalur Transjakarta dari Lebak Bulus ke Bundaran Hotel Indonesia, sementara itu pada jalur tersebut terdapat juga MRT yang merupakan moda transportasi berbasis rel.

Apalagi lanjut Sutikno, jalur tersebut merupakan daerah rawan macet, sementara hampir setiap calon gubernur Jakarta ingin mengatasi permasalahan macet. "Transportasi ini banyak biaya termasuk subsidi yang besar. Sedangkan beberapa rute kurang efektif," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo mengataka, rute Transjakarta yang bersinggungan dengan jalur MRT akan dihapus atau dihentikan setelah jaringan selesai.

"Layanan koridor satu TransJakarta dari Blok M sampai dengan Kota itu nanti ditiadakan," kata Syafrin.

Menurut dia, penghapusan layanan tersebut setelah jalur MRT rute Lebak Bulus ke Stasiun Kota selesai dikerjakan, agar tidak saling tumpang tindih antarmoda transportasi umum tersebut. Ia menjelaskan, tidak hanya koridor satu penghapusan rute Transjakarta, juga akan dilakukan di koridor dua Pulogadung ke Harmoni, jika seluruh jaringan MRT sudah terbangun.

"Mereka akan dialihkan untuk mengisi kekosongan layanan lainnya. Demikian pula halnya dengan layanan yang nantinya akan berhimpitan dengan angkutan rel," ucapnya.