DPR Usul TVRI-RRI Digabung

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR, Hasbi Anshory mengusulkan penggabungan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI). Menurut dia, akan lebih efisien sebagai media nasional jika keduanya digabung.

Penggabungan RRI dan TVRI ini tercantum dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran Pasal 15A ayat 1, yang tertulis, peningkatan kualitas kelembagaan LPP dilakukan dengan peleburan LPP RRI dan LPP TVRI menjadi radio televisi Republik Indonesia.

"Kalau saya memang setujunya digabung untuk efisiensi. TVRI digabung dengan RRI, kemudian kita juga harus konsisten," papar Hasbi dalam keterangan tertulis, Jumat (12/7) di Jakarta.

Ia mengingatkan pemerintah juga harus konsisten terhadap ketentuan TVRI dan RRI yang tidak boleh memungut iklan dalam menjalankan perannya sebagai media. Maka, pemerintah mesti memberikan alokasi anggaran yang cukup bagi TVRI dan RRI.

Kendati demikian, hal tersebut memerlukan perubahan regulasi secara detail dalam Revisi UU Penyiaran. Menurut dia, agar tujuan tersebut tercapai, baik pemerintah dan DPR mesti konsisten memperjuangkan hal ini.

"Kalau tidak kita kasih (anggaran), diberi dalam bentuk BLU atau dalam bentuk lain. Berarti kan UU harus diubah, nah itu yang harus kita konsisten. Jadi kita mencoba konsisten," tegas Politikus Partai NasDem ini.

Lebih lanjut, dengan penggabungan kedua lembaga ini diharapkan juga keduanya menjadi lebih mudah menjangkau daerah-daerah 3T, yang hingga kini akses penyiarannya dinilai masih sangat minim.

Ia berharap Kemenkominfo bisa berkoordinasi dengan TVRI dan operator seluler untuk memetakan daerah mana saja yang masih mengalami blank spot. 

"Masyarakat tidak mau tahu bagaimana kebijakan, yang penting mereka bisa menikmati. Baru kita bicara ini untuk persatuan dan kesatuan," cetus Legislator Dapil Jambi ini.

Hasbi juga mendorong agar pemerataan infrastruktur penyiaran di daerah 3T ikut digenjot untuk mewujudkan pemerataan penyiaran dan informasi. Menurutnya akan menjadi percuma jika sinyal penyiaran diperluas namun fasilitas dan infrastrukturnya belum tersedia.

"Kita pastikan dulu infrastruktur itu ada. Kalau kita bicara daerah perbatasan, penjaga persatuan, tapi siaran negara lainnya bisa masuk itu percuma saja," tandas dia.