DPR Usul Porsi MBG Dikurangi

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, mengusulkan pembatasan jumlah porsi makanan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) per dapur maksimal 2.000 porsi per hari. Hal ini guna menjaga kualitas makanan untuk mencegah kasus keracunan menu MBG.

"Pembatasan ini penting agar kualitas, kesegaran, dan pengawasan makanan lebih mudah terjaga serta beban kerja penyedia lebih seimbang," kata Nurhadi dalam keterangan tertulis, Senin (29/9).

Menurutnya, langkah ini juga akan mempermudah sekolah dan pemerintah dalam melakukan pengawasan. Ia juga menilai ini mampu mencegah keracunan massal pada program MBG, seperti di Kabupaten Bandung yang sudah ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).

Dia pun mengungkapkan keprihatinannya dalam kasus KLB tersebut dan menganggap kejadian keracunan massal itu menjadi pertanda perlunya evaluasi secara menyeluruh untuk proses pelaksanaan MBG.

"Program ini sejatinya dimaksudkan untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah, namun kejadian ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap aspek pengolahan, distribusi, dan pengawasan mutu makanan," papar Nurhadi.

Seperti diketahui, pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) setelah hampir 1.000 siswa dari berbagai jenjang pendidikan mengalami gejala keracunan massal dalam beberapa hari terakhir akibat konsumsi makanan dari program MBG.

Kasus ini tersebar di sejumlah kecamatan seperti Lembang, Cisarua, Parongpong, dan Cipongkor. Para siswa mengalami gejala seperti mual, muntah, dan sesak napas. Sampel makanan dan muntahan korban telah diambil untuk diuji laboratorium guna memastikan sumber kontaminasi.

Terkait hal ini, Nurhadi mendorong Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah daerah, dan lembaga terkait untuk segera fokus pada investigasi penyebab keracunan serta peningkatan standar higienis dan sanitasi dapur MBG.

"Apabila diperlukan, pelaksanaan MBG di dapur-dapur yang belum memenuhi standar dapat dihentikan sementara sampai hasil investigasi keluar," ucap.

Lebih lanjut, Nurhadi pun memastikan, Komisi IX DPR mendukung penuh program pemerintah untuk meningkatkan gizi siswa. Namun keselamatan dan kesehatan penerima manfaat harus menjadi prioritas utama.

Dengan pembenahan tata kelola, pengawasan yang lebih ketat, dan pembatasan porsi per dapur, ia optimistis program MBG dapat berjalan kembali dengan lebih aman dan tepat sasaran.

Dia juga mengingatkan pentingnya akselerasi program MBG dengan tata kelola yang baik. Nurhadi menyebut harus ada kehatian-hatian yang ekstra untuk program besar seperti MBG.

"Percepatan tanpa kendali ibarat ‘menginjak gas tanpa mengatur kemudi’ berisiko menimbulkan kecelakaan, korban, dan keracunan massal," tuturnya.