Selamat

Kamis, 05 Agustus 2021

16 Juli 2021|20:22 WIB

DPR Tak Punya Rencana Kerja Yang Matang

UU Omnibus Law bisa dikerjakan dengan cepat, sementara yang lain tidak

Penulis: Gisesya Ranggawari,

Editor: Nofanolo Zagoto

ImageSuasana rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). ANTARAFOTO/Hafidz Mubarak A

JAKARTA – Direktur Eksekutif Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), I Made Leo Wiratma, mengkritik kinerja DPR yang dinilai tidak maksimal selama masa sidang IV dari Mei sampai Juli 2021. Menurutnya praktis tidak ada peran dari DPR yang berarti.

Ia menilai, hal ini karena DPR tidak memiliki perencanaan kerja dan manajemen yang matang. Kinerja DPR justru terkesan mengikuti irama kerja Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR yang merupakan Aparat Sipil Negara (ASN).

"DPR jadi terkesan tidak mempunyai perencanaan kerja dan manajemen yang matang, baik anggaran, pengawasan, apalagi legislasi. Sepertinya DPR mengikuti irama kerja Setjen DPR yang sarat birokrasi," ujar Made Leo kepada Validnews, Jumat (16/7).

Padahal, lanjut Made, sebagai supporting system seharusnya Setjen DPR yang mengikuti irama kerja anggota dewan. Jadi, DPR sendiri harus mengatur manajemen kerjanya untuk meningkatkan kinerjanya.

Ia menambahkan, dari sisi legislasi memang menjadi kerja sama antara DPR dan pemerintah, namun kerja sama kedua pihak sering kali tidak efisien. Ditambah, sering terjadi pada masalah birokrasi kedua pihak yang menghambat komunikasi.

"Tapi kendali legislasi tetap ada di tangan DPR, jika penghambat ada di Setjen maka Setjen mesti dibenahi. Tapi kalau persoalan terletak di pemerintah, DPR bisa meminta bahkan memaksa pemerintah segera membereskan," tegas Made Leo.

Selama masa sidang IV Mei-Juli 2021 DPR hanya mengesahkan satu Rancangan Undang-Undang (RUU), yaitu Revisi UU tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Selebihnya, DPR memutuskan perpanjangan waktu untuk RUU Perlindungan Data Pribadi, RUU Penanggulangan Bencana Alam, RUU ASN dan RUU Landas Kontinen.

Lebih lanjut, Made meminta ke depannya DPR harus lebih all out dalam pembahasan RUU Prioritas yang masuk ke Prolegnas Prioritas 2021. Menurut dia, DPR memerlukan political will yang sungguh-sungguh untuk mengubah dan memperbaiki kinerjanya.

"Jadi DPR mesti lebih all out mengerjakan RUU Prioritas karena memang sangat dibutuhkan. Mengapa UU Omnibus law bisa dikerjakan dengan cepat, sementara yang lain tidak," tutur Made.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA

TERPOPULER