DPR Nilai KLHK Biarkan Hutan Kalimantan Dirusak | Validnews.id

Selamat

Rabu, 01 Desember 2021

22 November 2021|19:26 WIB

DPR Nilai KLHK Biarkan Hutan Kalimantan Dirusak

Luas hutan di Kalimantan yang rusak mencapai 3,2 juta ha

Penulis: Gisesya Ranggawari,

Editor: Nofanolo Zagoto

DPR Nilai KLHK Biarkan Hutan Kalimantan DirusakSejumlah warga melintasi Jalan Lintas Melawi yang terdampak banjir di Ladang, Kabupaten Sintang, Kal imantan Barat, Jumat (12/11/2021). ANTARAFOTO/Abraham Mudito

JAKARTA – Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, mengaku kecewa kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) usai terjadi banjir di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, dan Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Menurut dia, KLHK turut andil menjadi penyebab banjir ini.

Sudin mengatakan, KLHK kerap terkesan membiarkan perusakan terhadap hutan di Kalimantan. Akibatnya, hutan Kalimantan yang disebut-sebut sebagai paru-paru dunia menjadi gundul dan bencana banjir melanda di sejumlah wilayah.

"Ini ada maling (perusakan hutan) yang dibiarkan. Siapa yang membiarkan? Ya, pejabat-pejabat KLHK ini semua," kata Sudin dalam rapat bersama Eselon I KLHK di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/11).

Sudin menjelaskan, kondisi hutan di Kalimantan yang rusak secara perlahan tak bisa dijadikan alasan dengan istilah ketelanjuran. Pasalnya, luas lahan yang disebut KLHK dengan ketelanjuran itu mencapai 3,2 juta hektare (ha).

Politisi PDIP ini menuding, pemerintah telah membiarkan perusakan hutan yang selama ini terjadi. KLHK juga menurut dia membiarkan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terjadi.

Ke depannya, Sudin mengusulkan agar UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya direvisi. Melalui revisi itu bisa dibuat aturan khusus soal hukuman pidana bagi para pejabat yang terbukti melakukan pembiaran terhadap perusakan alam lingkungan.

"Tidak ada itu maksimal dua tahun. Saya akan buat minimal sepuluh tahun, termasuk para pejabat yang membiarkan terjadinya perusakan hutan Indonesia, pun terkena hukum," jelas dia.

Banjir di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat merendam pemukiman warga lebih dari satu bulan, terhitung sejak Kamis (20/10). Ketinggian air di beberapa kecamatan juga tinggi, yaitu 1 sampai 4 meter, terutama di pemukiman sekitar Sungai Kapuas dan Melawai.

Kawasan yang terdampak tersebut tersebar di 12 kecamatan, antara lain Kecamatan Kayan Hulu, Kayan Hilir, Binjai Hulu, Sintang, Sepauk, Tempunak, Ketungau Hilir, Dedai, Serawai, Ambalau, Sei Tebelian dan Kelam Permai.

Sementara itu, Anggota Komisi IV dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin mendesak KLHK untuk memberikan informasi secara transparan terkait temuan penyebab banjir yang terus melanda Kalimantan dalam dua bulan terakhir.

Ia menduga, telah terjadi alih fungsi hutan yang menyebabkan resapan air hujan menjadi menurun. Imbasnya, bencana banjir terjadi dan masyarakat yang menjadi korban.

"KLHK harus jujur ke masyarakat, apa yang sebenarnya terjadi. Agar juga menjadi perbaikan ke depannya. Apakah alih fungsi lahan, DAS yang menyempit, atau deforestasi hutan," beber Andi Akmal dalam rapat yang sama.

Menurut catatan dia, pada tahun 2000 luas hutan Kalimantan adalah 33.234.711 ha, lalu menurun menjadi 26.886.772 ha pada tahun 2013, dan hutan Kalimantan yang tersisa pada tahun 2017 adalah seluas 24.834.752 ha.

Sementara, total luas lahan kritis nasional mencapai 14 juta ha. Proporsinya terhadap total luas lahan adalah sebesar 7,46%. Luas lahan kritis tertinggi pada tingkat provinsi ada di Provinsi Sumatera Utara, yaitu seluas 1.338.810 ha, berikutnya adalah Kalimantan Barat seluas 1.015.631 ha.

“Laju deforestasi terjadi akibat penebangan ilegal, kebakaran hutan ataupun konversi dari hutan menjadi perkebunan. Proporsi tutupan hutan nasional pada tahun 2019 adalah 50,10% dari total luas lahan secara keseluruhan," tutur Andi.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA

TERPOPULER