DPR Minta TNI Evaluasi Cara Pemusnahan Amunisi

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, meminta pemerintah dan TNI untuk memperketat pengamanan rangkaian kegiatan pemusnahan amunisi dengan cara diledakan, sehingga menewaskan belasan orang di Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

"Rekomendasi kepada pemerintah dan TNI yang diberikan mencakup peningkatan pengawasan, audit prosedur keamanan, sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi pemusnahan, serta pemberian santunan bagi keluarga korban," kata Dave dikutip dari Antara di Jakarta, Senin (12/5).

Dave juga meminta pemerintah dan TNI segera mengambil langkah konkret dengan evaluasi menyeluruh prosedur pemusnahan amunisi agar kejadian serupa tak terulang lagi.

Pada insiden ini, korban tewas mencapai belasan orang. Korban tewas terdiri dari prajurit TNI maupun warga sipil. 

"Sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR, saya menyampaikan dukacita yang mendalam atas insiden tragis ledakan amunisi tak layak pakai di Garut yang menyebabkan 13 korban jiwa, termasuk anggota TNI dan warga sipil," lanjutnya.

Pada kesempatan lain, TNI membenarkan 13 orang, yang empat di antaranya prajurit TNI, meninggal dunia akibat upaya peledakan amunisi kedaluwarsa di Desa Sagara, Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin (12/5).

Seluruh korban jiwa yang meninggal di tempat telah dievakuasi dari lokasi ledakan menuju RSUD Pameungpeuk untuk autopsi dan pemulasaraan jenazah.

Bahan-bahan peledak yang dimusnahkan itu merupakan barang milik TNI Angkatan Darat, tepatnya dari Gudang Pusat Amunisi (Gupusmu) III, Pusat Peralatan TNI AD (Puspalad).

Informasi sementara, korban meninggal dunia dari TNI adalah: Kolonel Cpl Antonius Hermawan; ⁠Mayor Cpl Anda Rohanda; Kopda Eri Dwi Priambodo; dan Pratu Aprio Setiawan.

Sedangkan nama-nama korban tewas yang merupakan warga sipil: Agus bin Kasmin; Ipan bin Obur; Iyus Ibing bin Inon; Anwar bin Inon. Lalu, Iyus Rizal bin Saepuloh; Toto; Dadang; Rustiawan; dan Endang.