DPR Minta Pemerintah Perhatikan Infrastruktur Pesantren

JAKARTA - Tragedi runtuhnya bangunan pesantren Al-Khoziny Sidoarjo, kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menunjukkan lemahnya dukungan pemerintah terhadap lembaga pendidikan pesantren di Tanah Air. Pemerintah semestinya ikut membantu pesantren, khususnya pembangunan infrastruktur.

Menurutnya, mayoritas pondok pesantren (ponpes) selama ini diselenggarakan atas swadaya publik. Situasi ini membuat infrastruktur pesantren dibangun secara bertahap sesuai kemampuan pengasuh pesantren. 

"Di sinilah harusnya komitmen negara hadir untuk membantu kalangan pesantren menyediakan kebutuhan infrastruktur mulai dari asrama, tempat ibadah, hingga gedung sekolah," ujar Huda dalam keterangannya, Jumat (3/10).

Huda mengungkapkan, proses pembangunan infrastruktur pesantren tergantung penuh pada kemampuan kiai pengasuh pesantren. 

Dengan konsep boarding school, pengasuh pesantren butuh asrama tempat menginap santri, tempat ibadah, gedung tempat belajar, hingga ruang interaksi memadai bagi para santri.

Maka, dengan kebutuhan sebesar itu pengasuh pesantren tidak bisa menyediakan sarana prasarana sekaligus. Pembangunan dilakukan secara bertahap, namun di sisi lain minat masyarakat mengirim anak pesantren cukup tinggi. 

"Situasi ini cukup dilematis bagi pengasuh pesantren," beber Politikus PKB. 

Huda mengatakan, seluruh elemen bangsa sepakat kontribusi pesantren di Tanah Air. Namun, pesantren tidak sepenuhnya didukung negara dalam segi regulasi, anggaran, maupun pendampingan.

Ia pun menyinggung saat ini sudah ada UU Nomor 18/2019 tentang Pesantren, sayangnya implementasi di lapangan masih lemah. Bahkan masih ada kesan lembaga pesantren dianak-tirikan.

"Baik dalam bentuk alokasi bantuan maupun pengakuan kesetaraan lulusan jika dibandingkan dengan sekolah atau lembaga pendidikan milik pemerintah," cetus dia.

Huda berharap, tragedi Al-Khoziny harus menjadi titik baru negara dalam memperlakukan pesantren sebagai salah satu pilar pendidikan di Indonesia. Dia mendorong Kementerian Pekerjaan Umum untuk melakukan survei kelayakan infrastruktur pesantren di seluruh daerah.

"Dari survei tersebut pemerintah harus turun tangan untuk memastikan kelayakan sarana prasarana pesantren. Jangan sampai selama ini tutup mata terhadap pesantren, lalu ada insiden ramai-ramai menudingkan jari menyalahkan pengelola pesantren," tutur dia.