DPR Kritik Larangan IOC Pada Indonesia 

JAKARTA - Anggota Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih, kritik Komite Olimpiade Internasional (IOC) yang melarang Indonesia menjadi tuan rumah ajang olahraga internasional akibat menolak delegasi Israel untuk bertanding dalam Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta.

Fikri menilai keputusan IOC tersebut hipokrit karena tidak konsisten dengan keputusannya terhadap Israel dan negara lainnya. Contohnya saat IOC tetap mengizinkan Israel tampil di ajang olahraga internasional, sementara Rusia sempat dilarang akibat invansi ke Ukraina. 

"IOC hipokrit juga ya, karena tidak konsisten di beberapa negara," kata Fikri saat dikonfirmasi, Jumat (24/10) di Jakarta.

Dia menegaskan, sikap Indonesia yang menolak Israel adalah tindakan konsisten yang didukung konstitusi dan mesti dipertahankan.

Baca juga: Buntut Tolak Atlet Israel, Indonesia Dilarang Jadi Tuan Rumah Olimpiade

Fikri menyoroti sensitivitas masyarakat Indonesia terhadap isu Israel. Ia khawatir, jika Israel diizinkan bertanding, akan terjadi eskalasi penolakan dari masyarakat yang jauh lebih besar di Indonesia, yang berpotensi mengganggu kondusivitas.

Lebih lanjut, Politikus PKS ini menekankan bahwa sanksi dari IOC tidak boleh menyurutkan sikap Indonesia dalam membela kemerdekaan Palestina dan menolak Iseael.

"Meskipun Indonesia berisiko kehilangan kesempatan menjadi tuan rumah, saya optimis bahwa hal tersebut tidak akan mengganggu prestasi olahraga nasional maupun internasional," beber dia.

Legislator dari daerah pemilihan IX Jawa Tengah ini berharap Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia) dapat menjaga konsentrasi pada 17 cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade, dan fokus pada pencapaian prestasi di tingkat global.

"Termasuk desain besar olahraga nasional (DBON), itu tetap kita akan berprestasi di kancah dunia, termasuk Olimpiade," tutur dia.

Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Erick Thohir menyatakan sikap tegas pemerintah Indonesia terkait keputusan IOC tersebut. Menurutnya Indonesia juga tetap kepada langkah yang diambil pemerintah sesuai dengan prinsip Undang-Undang Dasar 1945.

"Kami di Kemenpora, sebagai wakil Pemerintah Indonesia, berpegang pada prinsip untuk menjaga keamanan, ketertiban umum dan kepentingan publik dalam setiap penyelenggaraan event internasional," tegas Erick.    

Adanya keputusan IOC yang melarang federasi olahraga internasional menyelenggarakan ajang olahraga di Indonesia pun tidak membuat Erick khawatir. Ia tetap menganggap olahraga dapat menjadi duta dan cerminan kedigdayaan bangsa di mata dunia. 

“Indonesia akan terus berperan aktif dalam berbagai ajang olahraga di tingkat Asia Tenggara, Asia, maupun dunia, sehingga olahraga Indonesia dapat menjadi duta dan cerminan kedigdayaan bangsa di mata dunia," tandas Erick.