DPR Khawatir Dampak Pembunuhan Pimpinan Hamas

JAKARTA - Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid menilai tewasnya pimpinan Hamas, Ismail Haniyeh di Iran, akan berpotensi memanaskan situasi konflik di Timur Tengah, khususnya di Palestina. Imbasnya, perdamaian antara Palestina dan Israel akan sulit tercapai.

"Khawatir situasi di Timur Tengah semakin memanas dan dapat berdampak pada semakin sulitnya upaya perdamaian di Palestina secara khusus," ujar Meutya dalam keterangan tertulis, Rabu (31/7) malam.

Dia meminta semua pihak untuk menekan Israel agar mau menempuh jalan dialog dalam penyelesaian konflik dengan Palestina. Serta mendesak Israel untuk mematuhi hukum dan keputusan hukum internasional.

Menurut dia, Israel juga wajib mematuhi keputusan International Court of Justice (ICJ) yang menyatakan pendudukan Israel di Palestina melanggar hukum.

"Semua pihak mesti mendesak Israel, tujuannya agar segera menghentikan serangan ke Palestina," imbuh politikus Partai Golkar ini.

Meutya menyayangkan aksi penyerangan di Timur Tengah, khususnya ke Palestina oleh Israel. Terakhir, serangan yang mengakibatkan pimpinan Hamas tewas.

“Saya berduka serta menyayangkan terus terjadinya kekerasan dan penyerangan di Timur Tengah," tutur Meutya.

Pada Rabu, 31 Juli 2024 waktu setempat, pemimpin Hamas, Ismail Haniya dilaporkan terbunuh di Iran. Kepala Biro Politik Hamas itu berada di Iran beberapa hari terakhir dan kediaman tempatnya menginap menjadi sasaran serangan. 

Haniya berada di Iran untuk menghadiri pelantikan presiden baru Masoud Pezeshkian serta bertemu dengan pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei.

Selain Haniya, seorang pengawalnya juga dilaporkan tewas dalam serangan itu. Namun, belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Otoritas keamanan Iran masih menyelidiki insiden tersebut.

Hamas, singkatan dari Harakah al-Mugawwamah al-Islamiyah adalah suatu kelompok perlawanan terhadap pendudukan Israel di PaIestina. 

Gerakan Hamas didirikan di Gaza pada 1987 oleh seorang imam Sheikh Ahmed Yasin dan ajudannya Abdul Aziz al-Rantissi setelah dimulainya Intifada pertama, sebuah pemberontakan melawan pendudukan Israel di wilayah Palestina.

Hamas dimulai sebagai cabang dari Ikhwanul Muslimin di Mesir dan membentuk sayap militer, Brigade Izz al-Din al-Qassam era 1940-an. Kelompok tersebut dibuat untuk melakukan perjuangan bersenjata melawan Israel dengan tujuan membebaskan Palestina. Mereka juga menawarkan program kesejahteraan sosial kepada warga Palestina yang menjadi korban pendudukan Israel.

Secara prinsip, Hamas tidak mengakui kenegaraan Israel, tidak seperti Palestine Liberation Organization (PLO) yang mengakui keberadaan Israel. Hamas menerima negara Palestina berdasarkan perbatasan tahun 1967. Pada 2006, Hamas memenangkan Pemilu legislatif di Palestina.