DPR Dorong Ponpes Miliki Sertifikat Kelaikan Bangunan

JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania, mendorong agar setiap pondok pesantren (ponpes) memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebagai syarat perizinan. Menurutnya, tragedi runtuhnya gedung Ponpes Al-Khoziny Sidoarjo harus menjadi pengingat akan pentingnya standar keselamatan bangunan ponpes.

"Perizinan lembaga pendidikan pesantren harus disertai syarat Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung," kata Dini kepada wartawan, Sabtu (4/10), di Jakarta.

Menurut dia, pengawasan struktural dalam pembangunan pesantren tidak bisa ditawar lagi. Sebab, pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan tapi rumah kedua bagi para santri.

"Kita tidak boleh lagi membiarkan pesantren dibangun tanpa pengawasan struktural. Pondok bukan sekadar tempat menuntut ilmu, ia adalah rumah kedua para santri," tegas Dini.

Politikus Partai NasDem ini menekankan, tragedi ini mesti jadi pelajaran, maka perlu adanya perubahan sistemik, agar tragedi serupa tidak terulang lagi. Ia meminta Kementerian Agama (Kemenag) lebih aktif dalam memastikan keselamatan infrastruktur seluruh pesantren di tanah air.

"Saya mendorong Kementerian Agama, khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, untuk tidak lagi mengesampingkan aspek teknis keselamatan," imbuhnya.

Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sudah selesai memetakan lokasi korban reruntuhan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Pemetaan tersebut menjadi acuan utama tim SAR gabungan dalam proses evakuasi korban yang masih tertimbun reruntuhan bangunan.

Baca juga: Basarnas Sebut Ada 113 Korban Bangunan Ponpes Ambruk, 10 Meninggal

Menurut data BNPB per Jumat (3/10) pukul 23.05 WIB, masih ada 49 orang dalam pencarian sesuai daftar absensi pihak Ponpes Al Khoziny. Tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi titik-titik lokasi korban yang tertimpa reruntuhan.

"Kita yakin hari ini pasti ada tambahan korban-korban yang menyusul, karena sudah diidentifikasi titik-titiknya, tinggal diambil saja," ujar Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam konferensi pers secara daring, Sabtu (4/10).

Dengan pemetaan ini, kata dia, tim evakuasi lebih fokus mengarahkan alat berat dan personel ke area yang diprediksi terdapat korban. Namun, proses evakuasi tidak bisa diselesaikan cepat karena skala bangunan yang luas dan material runtuhan yang berat.

Suharyanto menegaskan personel dan peralatan tidak mengalami kekurangan, ia memastikan tim gabungan siap bekerja penuh selama 24 jam dengan dukungan alat berat yang telah dikerahkan sejak awal.

"Tapi, tentu saja tidak seperti membalik sebelah tangan atau istilah kita orang Jawa tuh bukan Bandung Bondowoso, sehari bisa clear, sehari bisa tuntas," tutur dia.