DPR Dorong Pemerataan Transportasi Umum Terintegrasi

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi V DPR, Andi Iwan Darmawan Aras mendorong pemerintah untuk segera membangun transportasi umum terintegrasi di seluruh daerah. Pasalnya, biaya transportasi umum saat ini, terutama di kota-kota besar berbiaya mahal dan belum seluruhnya efisien.

"Masalah ini tidak bisa diatasi dengan pendekatan sektoral yang terpisah-pisah. Pemerintah perlu melakukan desain ulang sistem integrasi moda transportasi secara sistemik dan berdasarkan kebutuhan pengguna," kata Andi Iwan, Rabu (6/8) di Jakarta.

Hasil Survei Biaya Hidup BPS Tahun 2018 menunjukkan bahwa pengeluaran transportasi umum berkontribusi hingga 12,46% dari total biaya hidup masyarakat. Padahal, menurut standar Bank Dunia, pengeluaran ideal untuk transportasi seharusnya tidak melebihi 10% dari total penghasilan.

Berdasarkan data BPS tersebut, kota-kota penyangga ibu kota seperti Bekasi dan Depok menanggung beban biaya transportasi paling berat. Rata-rata pengeluaran transportasi bulanan di Bekasi mencapai Rp1,9 juta, diikuti Depok Rp1,8 juta, Surabaya Rp1,6 juta, Jakarta Rp1,59 juta, dan Bogor Rp1,2 juta.

Selain itu, kota-kota lain seperti Batam, Makassar, Jayapura, hingga Balikpapan juga tercatat memiliki biaya transportasi yang tinggi, berkisar antara Rp900 ribu hingga Rp1,1 juta per bulan.

Baca juga: Pemda Harus Sediakan Transportasi Publik Terintegrasi   

Untuk itu, Iwan Aras menekankan pentingnya pemetaan jalur first mile dan last mile secara menyeluruh, serta memastikan keterhubungan antara moda pengumpan dan moda utama dalam satu sistem yang ramah bagi pengguna jasa transportasi dan tentunya dengan harga terjangkau.

"Yang tidak kalah penting adalah memastikan moda pengumpan dan moda utama benar-benar terhubung dalam satu sistem yang ramah pengguna, mudah diakses, dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat," papar dia.

Iwan juga mendorong penguatan peran pemerintah daerah dalam perencanaan transportasi lintas kawasan. Termasuk pentingnya sinergi antar kementerian dan BUMN sektor transportasi.

Menurut dia, subsidi transportasi sebaiknya tidak hanya difokuskan pada tarif utama seperti kereta atau BRT (Bus Rapid Transit), tetapi juga mencakup biaya akses ke dan dari moda tersebut agar ekosistem transportasi menjadi lebih inklusif.

Politikus Partai Gerindra ini memastikan Komisi V akan terus mengawal proses perencanaan dan penganggaran pemerintah dalam sektor tersebut. Hal ini agar reformasi transportasi tidak hanya terbatas pada pembangunan infrastruktur fisik.

"Kami ingin memastikan transformasi juga terjadi dalam aspek layanan, dengan berbasis data dan menjawab kebutuhan nyata masyarakat," tutur Legislator dari Dapil Sulawesi Selatan II ini.