DLH Jakarta Fasilitasi Pengelolaan Sampah Sisa Makanan Program MBG

JAKARTA - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta menyatakan, kesiapan untuk memfasilitasi pengelolaan sisa makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan fokus pada pengolahan sampah organik sisa makanan.

"Sampah organik dari dapur SPPG akan kami tangani untuk selanjutnya dibawa ke TPS 3R dan didistribusikan ke penggiat Biokonversi Magot Black Soldier Fly (BSF)," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto di Jakarta, Selasa (7/1).

DLH mengatakan, dukungan ini mencakup penanganan sampah organik dapur (SOD) dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga ke sekolah-sekolah. Semua itu kata Asep, bertujuan memastikan sampah organik dapat dikelola secara efektif dan dimanfaatkan secara optimal.

Ia menegaskan, komitmen DLH Jakarta dalam menangani sampah organik yang dihasilkan dari dapur hingga sisa makanan di sekolah.

"Untuk SPPG yang memiliki lokasi cukup luas seperti Dapur Sehat Anak Bangsa (DSAB) Halim dapat mengupayakan kegiatan pengurangan sampah di lokasinya. Tentu dengan memperhatikan aspek higienitas dapur," katanya.

Sementara sampah dari sisa makanan di sekolah, kata Asep, akan juga disalurkan ke bank sampah dan komunitas pegiat Biokonversi Maggot BSF, untuk diolah menjadi produk bernilai dengan melibatkan peran serta masyarakat.

DLH Jakarta telah menyiapkan mekanisme pengelolaan sampah organik dengan melibatkan berbagai pihak. Sampah dapur seperti kulit buah, sisa sayuran dan bahan organik lainnya di SPPG akan ditangani.

Adapun sisa makanan dari sekolah, lanjut Asep, seperti kulit buah atau sisa makanan yang tidak habis, akan dikumpulkan secara terpisah untuk dimanfaatkan sebagai bahan pakan maggot atau bahan pembuatan kompos.

Asep menambahkan, pihaknya memaksimalkan peran bank sampah dan komunitas pegiat Biokonversi Maggot BSF yang tersebar di Jakarta untuk mengelola sampah organik dari program ini. "Kami ingin memastikan, sampah organik dari program MBG tidak hanya terkelola dengan baik tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan," jelasnya.

Selain itu, DLH mengimbau juga pihak sekolah untuk memberikan edukasi kepada siswa tentang pentingnya pengurangan sampah. Edukasi tersebut bertujuan menanamkan kesadaran lingkungan sejak dini sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap dampak buruk food waste.

"Kami mengharapkan agar sekolah mengedukasi siswa agar membawa tumbler dan benar-benar menghabiskan makanan mereka dan hanya membuang sampah yang tidak bisa dimakan, seperti kulit buah," ujarnya.

Petugas menyiapkan paket makanan bergizi gratis di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pamerah, Jakarta, Senin (6/1/2025). AntaraFoto/Rivan Awal Lingga 

Kearifan Lokal
Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, pemerintah mengoptimalkan kearifan lokal guna mengatasi limbah dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah dimulai tahun ini.

"Jadi memang dengan melakukan ini juga ada wisdom-wisdom (kearifan) lokal kan untuk mengatasi sampah, untuk mengolah sampah, untuk meminimalisasi adanya limbah," katanya kepada wartawan saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Ia menyebutkan, optimalisasi kearifan lokal membuat program juga bisa disesuaikan dengan situasi sumber bahan pangan yang ada di sekitar lokasi pemberian MBG. Hasan mencontohkan, salah satu praktik penggunaan kearifan lokal sudah diadopsi dalam program MBG di Kota Cimahi, Jawa Barat.

Pemberian susu akan lebih sering mengingat di dekat lokasi program berlangsung ada pabrik susu dan peternakan sapi perah, sehingga suplai susu akan lebih mudah didapatkan. Di samping itu, program MBG di Cimahi itu juga memperhatikan pengelolaan limbah dengan menggunakan botol kaca untuk susu, sehingga tidak ada lagi limbah tambahan setelah para penerima menyantap makanannya.

MBG yang merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi diberlakukan Senin (6/1) di sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi di Indonesia.

Ada sekitar 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang beroperasi untuk menyediakan makanan bergizi buat anak-anak sekolah dan ibu hamil mulai hari pertama ini.

Dapur-dapur MBG itu tersebar di 26 provinsi, yaitu Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Gorontalo. Kemudian, ada juga dapur-dapur MBG di Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua Selatan.

Operasional dapur MBG dipimpin oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan kelancaran distribusi makanan dan mengawasi secara ketat kualitas makanan, serta standar gizi yang disalurkan ke anak-anak dan ibu hamil.