Dito Pastikan PON Aceh-Sumut Tak Tinggalkan Utang

BADUNG, BALI - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo memastikan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumatra Utara, tidak meninggalkan utang.

“Pj Gubernur Sumatra Utara sudah bertemu dengan kami dan untuk Sumatra Utara, alhamdulilah ini sudah dipastikan tidak ada tunggakan utang atau pembayaran,” kata Menpora di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Selasa (1/10).

Dia juga menyatakan bahwa kondisi serupa juga terjadi di Aceh. Yakni, tidak meninggalkan utang atau tunggakan pembayaran.

Menpora juga menjelaskan terkait pertanyaan honor panitia yang belum dibayarkan.

Dito menegaskan pembayaran honor menggunakan uang negara yang bersumber dari APBN atau APBD. Jadi, dana yang dikeluarkan membutuhkan administrasi yang lengkap.

“Jadi setiap (uang) yang dikeluarkan pasti administrasinya harus lengkap dulu dan dipastikan kemarin ada uang honor yang belum dibayar, itu sudah dibayar yang administrasi lengkap,” ujar dia.

Sementara itu, sisanya yang kelengkapan administrasi belum lengkap, kata dia, sedang diproses sesuai aturan. Tujuannya, agar tertib administrasi sehingga aman.

Begitu juga terkait honor di Aceh, imbuh Menpora, ditemukan pula honor penari yang belum dibayar.

“Itu (honor penari) sudah dicek, masalah jadwal pembayaran dan tata tertib administrasi,” papar dia.

Di sisi lain, Menpora Dito menegaskan akan melakukan evaluasi terkait kekurangan yang terjadi selama pelaksanaan PON XXI Aceh-Sumatra Utara 2024.

Semua catatan kekurangan tersebut nantinya bisa diperbaiki menjadi lebih baik saat penyelenggaraan PON berikutnya di Nusa Tenggara Timur-Nusa Tenggara Barat pada 2028.

Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Pemuda dan Olahraga, total keseluruhan anggaran untuk pesta olahraga empat tahun sekali di Aceh dan Sumatra Utara itu mencapai Rp3,94 triliun.

Rinciannya, sebanyak Rp2,2 triliun bersumber dari APBN dan sisanya sebesar Rp1,7 triliun dari APBD Aceh dan Sumatra Utara.

Untuk Panitia Besar PON Wilayah Aceh total mencapai Rp1,8 triliun. Dari APBN Kemenpora sebesar Rp270,3 miliar, APBN Kementerian PUPR sebesar Rp904,4 miliar dan APBD sebesar Rp640,3 miliar.

Sementara untuk Panitia Besar PON Wilayah Sumatra Utara mencapai total Rp2,09 triliun. Dari total sebesar itu, yang bersumber dari APBN Kemenpora sebesar Rp216,9 miliar, APBN Kementerian PUPR sebesar Rp821,07 miliar, dan APBD sebesar Rp1,06 triliun.