Dirjen Pajak Minta Warga Laporkan Pegawai Pajak Yang Tak Profesional

JAKARTA- Warga segera laporkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang tak profesional. Ini diserukan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo, Sabtu (25/3). Dia meminta warga melapor jika menemukan pegawai bekerja tidak profesional karena hal itu berpengaruh pada integritas dan kepercayaan masyarakat.

“Makanya dari awal saya ingatkan profesional. Laporkan saja ke kami bila ada anggota kami yang coba-coba bermain,” kata Suryo, di Jakarta.

Namun, Suryo tak merinci kemana warga bisa melapor jika ada warga hendak melaporkan hal yang tak profesional tersebut.

Menurut Suryo, salah satu kasus yang menjadi sorotan yakni kekerasan yang dilakukan anak dari pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Dari kasus tersebut, dia menilai ini berdampak akan meruntuhkan integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pajak. Padahal, katanya,   pihaknya telah berusaha menjaga nama baik dan kepercayaan masyarakat.

"Dalam dua tahun terakhir yakni 2021 dan 2022, penerimaan pajak negara melebihi target. Dan bila itu hal itu tetap terjaga, bukan tidak mungkin terjadi di akhir 2023," harapnya, dikutip dari Antara.

Berdasarkan laman Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak pada 2022 mencapai Rp2.034,5 triliun atau 114% dari target Perpres 98/2022 sebesar Rp1.784 triliun, tumbuh 31,4 %  dari realisasi 2021 sebesar Rp1.547,8 triliun.

Di kesempatan berbeda, Ketua Umum IKPI, Ruston Tambunan menambahkan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) memiliki peran penting dalam membangun negara yang bersumber dari pajak. IKPI bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP), berupaya menjaga integritas agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, khususnya wajib pajak. Ruston juga telah memperpanjang MoU dengan DJP di Jakarta Selatan, pada Jumat (24/2)

Ketua Departemen Humas IKPI Henri PD Silalahi mengungkapkan, penandatanganan kerja sama tersebut disaksikan 200 peserta secara luring serta lebih dari 1.500 anggota IKPI secara daring.

Dia mengaku, IKPI juga intensif mengedukasi masyarakat, khususnya wajib pajak melalui program pemerintah secara menyeluruh.

“Semua program pemerintah tentang perpajakan seperti   'sunset policy', 'tax amnesty', pps (program pengungkapan sukarela) dan regulasi perpajakan kita memberi kontribusi nyata sehingga kerja sama ini dilanjutkan hingga lima tahun ke depan,” katanya.