Dirjen Aptika Mundur Imbas Peretasan PDN, DPR: Bentuk Tanggung Jawab

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldi mengapresiasi langkah yang diambil Direktur Jenderal (Dirjen) Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Semuel Abrijani Pangerapan, mundur dari jabatannya usai kasus peretasan Pusat Data Nasional (PDN).

"Walau memperumit keadaan dan sangat disayangkan, tapi kita apresiasi sebagai tanggung jawab," ujar Bobby kepada Validnews, Kamis (4/7).

Ia menjelaskan, bentuk tanggung jawab selain mundur adalah pemerintah segera menyelesaikan recovery data PDN yang telah mengalami peretasan. Apalagi kini kunci atau password untuk membuka program sudah diberikan secara gratis oleh peretas.

"Jadi jangan lepas tanggung jawab setelah ada yang mundur. Tetap harus menyelesaikan recovery datanya," ucap Politikus Partai Golkar ini.

Bobby meminta ada perbaikan ke depan. Kemenkominfo harus paralel berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) agar pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bisa sejalan dengan aturan yang ada.

Menurutnya, aturan yang menjadi landasan, yaitu Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE secara terintegrasi sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres).

"Karena peretasan adalah tindak kriminal yang akan selalu ada, dan negara harus siap memiliki instrumen yang andal dalam menghadapinya," beber Bobby.

Senada, Ketua DPR RI, Puan Maharani menilai mundurnya Dirjen Aptika merupakan bentuk tanggung jawab dan evaluasi akibat serangan siber Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya.

Menurutnya, pihak-pihak yang bertanggung jawab memang perlu mengevaluasi diri atas kejadian peretasan ini. Khususnya mereka yang lalai hingga menyebabkan serangan hacker.

"Pihak-pihak yang kemudian merasa lalai atau kemudian bertanggung jawab ya sebaiknya bisa mengevaluasi diri," kata Puan.

Kinerja Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi dinilai Puan juga mesti dievaluasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab selama ini kinerjanya tidak maksimal, terutama dalam kasus penyelesaian peretasan PDN ini.

"Menteri itu merupakan orang yang membantu Presiden, jadi ya selama dalam menjalankan tugasnya tidak bisa maksimal, ya mungkin bisa dievaluasi oleh Presiden," tutur Puan.

Semuel Abrijani Pangerapan mengundurkan diri dari jabatannya. Hal itu dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral atas terjadinya serangan siber PDN 2 di Surabaya.

"Saya menyatakan bahwa per tanggal 1 Juli kemarin saya sudah mengajukan pengunduran diri saya secara lisan dan suratnya sudah saya serahkan kemarin kepada Menteri Kominfo," ujar Semuel di Kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Kamis (4/7).