Dinilai Wajar, Usulan Dana Desa Rp300 Triliun Dapat Dukungan

PURWAKARTA- Aspirasi para kepala desa terkait pengajuan dana desa sebesar 10% dari APBN atau sekitar Rp300 triliun dinilai wajar. Anggota DPR RI Dedi Mulyadi dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo pun mendukung usulan ini.

“Pengajuan dana desa 10% dari APBN yang diajukan Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (ApdesI) itu hal yang lumrah dilakukan para kepala desa,” kata Dedi Senin (20/3).

Menurut dia, perlu disadari bahwa Indonesia terdiri atas desa-desa. Seluruh sumber daya alam, termasuk industri berada di desa. 

Namun baru saat ini, desa mendapatkan alokasi dana desa untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang efeknya semakin baik dibanding dulu.

“Jadi baru 'disawer' sedikit saja desa sudah tumbuh, apalagi kalau dibangun sistem memadai tentang bagi hasil antara pusat dan desa, itu akan berefek ke pertumbuhan ekonomi, infrastruktur sampai investasi desa,” tuturnya.
 
Mengenai kekhawatiran penyimpangan pengelolaan dana desa, menurut Dedi, hal tersebut terjadi karena anggaran desa selalu menjadi sorotan dan yang menyorotinya banyak. 

Mulai dari oposisi yang tak lain kelompok yang kalah saat pencalonan kepala desa, LSM yang kini banyak fokus pada anggaran desa, termasuk oknum wartawan ‘bodrek’ yang sengaja datang ke desa untuk mempertanyakan dana desa.
 
“Dengan demikian, saat ini desa sangat terawasi. Sudah kecil, yang mengawasinya banyak, sehingga mudah ketahuan salahnya,” kata Dedi.

Hal tersebut, katanya, berbeda dengan anggaran kabupaten, kota, dan provinsi apalagi pusat yang memiliki anggaran sangat besar, sehingga sulit diawasi dan yang mengawasinya sedikit.
 
Dia menyebutkan, semakin tinggi jenjang pemerintah semakin sulit untuk diakses dan diawasi. Sebaliknya, semakin bawah jenjang pemerintahan semakin mudah untuk diawasi.
 
“Contoh kecilnya saja di desa ada jalan lingkungan yang setiap hari dilewati warga, dilewati oposisi, LSM, dan lain-lain. Jalan itu sangat gampang diawasi dan laporannya gampang, berbeda dengan jalan nasional,” tuturnya.
 
Sebagai orang yang sehari-hari hidup dan berhubungan dengan para kepala desa, Dedi menilai apa yang dilontarkan Ketua Umum DPP Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Surta Wijaya pada Minggu (19/3) adalah hal yang wajar.

Saat itu Surta menuturkan, 10% dana dari APBN tersebut, bakal dipergunakan untuk mempercepat pembangunan desa. Dengan begitu, bakal ada perubahan yang signifikan

"Dengan dana 10% terealisasi akan percepatan pembangunan di antaranya infrastruktur, pendidikan, kesehatan, SDM, stunting, gizi buruk , rumah kumuh dan sebagainya," ujar Surta

Permintaan kenaikan dana desa sebesar 10% dari APBN sendiri, diajukan ribuan kepala desa, perangkat desa, dan Badan Pengawas Desa (BPD). Mereka berkumpul di GBK guna mendesak 10% APBN dialokasikan untuk dana desa.

Untuk dketahui, pemerintah menggelontorkan dana desa dengan total Rp72 triliun atau sekitar 2,3% dari belanja APBN. Sempat turun di 2022 menjadi sebesar Rp68 triliun dan meningkat kembali pada 2023 menjadi sebesar Rp70 triliun dari total pagu belanja APBN 2023 sebesar Rp3.061,2 triliun.

Anggaran sebesar itu, ditujukan untuk 74.954 desa di 434 kabupaten/kota. Dengan begitu, setiap desa bisa mendapatkan dana desa lebih dari Rp 1 miliar.

“Jadi, pengajuan itu (anggaran dana desa 10% dari APBN) adalah hal yang lumrah dan itu bentuk aspirasi yang harus dihargai,” kata Dedi Mulyadi. 

Mengabulkan Usulan
Senada, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung peningkatan alokasi untuk desa menjadi 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Politisi yang akrab disapa Bamsoet itu juga berharap Pemerintah dapat mengabulkan usulan para kepala desa tersebut.
 
"Dari atas podium ini, saya mendukung anggaran 10 persen APBN untuk desa dan 15 Januari ditetapkan sebagai Hari Desa," kata Bamsoet dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.
 
Bamsoet menyampaikan hal itu saat menghadiri acara Desa Bersatu yang digelar memperingati 9 tahun terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Lapangan Parkir Timur Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu.
 
Ketua DPR RI 2018—2019 itu menilai, jumlah dana desa saat ini belum maksimal. Kendati demikian, dia mengingatkan, perjuangan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengenai hal tersebut perlu diapresiasi. 

Bamsoet bahkan menyebutkan sampai saat ini tidak ada yang bisa melampaui Presiden Jokowi dalam urusan memberi perhatian kepada desa.
 
"Memang sampai hari ini tidak ada yang bisa mengalahkan kepemimpinan presiden kita Pak Jokowi. Tanpa beliau, perhatian negara ke desa minim," serunya.
 
Oleh karena itu, Bamsoet menyatakan dukungan apabila Presiden Jokowi ditetapkan sebagai Bapak Pembangunan Desa. Inisiatif itu dibawa oleh ribuan kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa yang berkumpul di Lapangan Parkir Timur GBK, Minggu.
 
"Kenapa? Karena Pemerintahan Presiden Jokowi serius dan berkomitmen membangun desa dengan membentuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yang merupakan tindak lanjut pelaksanaan dan pelembagaan pada pemerintahan, sebagai amanat dari UU Desa," ujarnya

Lari Ke Kota
Bambang menyebutkan, desa yang tidak makmur akan membuat masyarakatnya lari ke kota untuk mencari pekerjaan. Kondisi ini dikhawatirkan akan menjadi beban di perkotaan.
 
“Apabila desa tidak makmur, maka masyarakat akan lari ke kota guna mencari pekerjaan. Pada akhirnya mereka menjadi beban di kota,” kata Bamsoet.

Menurut mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM dan Keamanan itu, masa depan Indonesia ada di perdesaan. Oleh karena itu, kemakmuran desa harus diupayakan agar mampu bersaing dengan perkotaan.
 
Menurut Bamsoet yang juga Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia, apabila di desa telah tersedia lapangan kerja, maka terdapat perputaran ekonomi. Masyarakat desa, bahkan yang telah merantau di kota pun, diyakini berpotensi kembali ke lokasi asal mereka.
 
Di Desa, kata Bamsoet memiliki segudang kekayaan alam yang berlimpah seperti nikel, batu bara, emas, timah, hingga gas. Namun, Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia dan Ketua Umum Pengurus Besar Keluarga Olahraga Tarung Derajat ini heran, karena hingga kini masih banyak masyarakat di desa yang masih hidup di garis kemiskinan.
 
"Nikel kita nomor 1 di dunia ada dimana? Batu Bara kita nomor 2 di dunia ada dimana? Timah kita nomor 3 di dunia ada di mana? Ada di desa. Emas kita nomor 6 di dunia? Ada di desa. Dan gas nomor 16 di dunia ada di desa. Semua ada di desa. Pertanyaan kita mengapa masih banyak masyarakat kita di desa yang masih hidup dalam garis kemiskinan," jelas Bamsoet.
 
Wakil Ketua Umum SOKSI ini menambahkan, dalam APBN 2023, Presiden Joko Widodo telah mengalokasikan dana desa mencapai Rp 70 triliun untuk 74.954 desa di 434 kabupaten/kota. Setiap desa bisa mendapatkan dana desa lebih dari Rp1 miliar.
 
Dia juga mengingatkan pemanfaatan dana desa harus dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat desa.
 
"Presiden Jokowi sudah mengambil langkah besar mengalokasikan dana desa untuk membangun desa. Karenanya, semua pihak harus bahu membahu untuk bersama-sama menyejahterakan masyarakat desa,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu.