Dinas Sebut Penyebab Keracunan MBG di Jakarta

JAKARTA - Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta menemukan ada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tak melaksanakan prosedur operasi standar (SOP) distribusi, sehingga menu Makanan Bergizi Gratis (MBG) mengakibatkan keracunan.

Padahal, kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (DKPKP) DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok, SOP sudah diberikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

“Sebenarnya kalau SOP sudah ada dari BGN, sudah jelas. Tetapi ketika kita melakukan monitoring, ternyata SOP tersebut kurang dilaksanakan dengan baik," kata Hasudungan di Balai Kota, Jumat (3/10).

Hasudungan mengatakan, pihaknya melaksanakan monitoring dengan pemeriksaan laboratorium selama dua kali dalam seminggu di dua lokasi masing-masing kota di Jakarta.

"Jadi berarti, total itu kalau seminggu dua kali, di kali lima berarti 10 lokasi per minggu yang kita cek di seluruh Jakarta," kata Hasudungan dikutip dari Antara.

Baca juga: Prabowo Sebut Keracunan Makanan Deviasi Kecil Program MBG

Terkait temuan kurang dilaksanakannya SOP oleh SPPG, Hasudungan memaparkan setelah makanan tersebut diolah dengan baik, namun tidak segera didistribusikan ke pihak sekolah.

Hal itu menyebabkan kondisi makanan bisa jadi sudah kurang baik untuk dikonsumsi karena sudah terlalu lama berada di suhu ruang.

"Ada namanya titik kritis pangan. Jadi bukan hanya berfokus kepada pengolahan," jelas dia.

Kadang-kadang, sudah selesai diolah dan sebenarnya untuk di suhu ruang itu maksimal empat jam. "Karena mungkin saking banyaknya produksinya, jadi tidak cepat didistribusikan ke sekolah," sambung dia.

Untuk itu, Dinas KPKP DKI Jakarta ingin membenahi hal tersebut.

Meski sebelumnya petugas SPPG sudah diberikan pelatihan khusus untuk mengolah panganan hewannya, teknisnya secara higienisanitasi dan sebagainya, Dinas KPKP Jakarta akan meningkatkan monitoring lebih lanjut dan memastikan agar SOP benar-benar dilakukan.

Tak hanya itu, pihaknya akan membuat "check-list" bersama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta untuk memonitoring SOP di SPPG.

Setelah itu, hasilnya akan diproses oleh Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta. "Jadi KPKP berusaha melaksanakan mitigasi saja. Mitigas di bahan pangan segarnya," ujar Hasudungan.