Desk Karhutla Dibentuk Dengan Target Nol Kebakaran Hutan

JAKARTA - Pemerintah membentuk desk koordinasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ditargetkan desk ini mampu menciptakan zero karhutla atau tidak ada lagi karhutla.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan, sebagaimana perintah Presiden Prabowo Subianto, desk ini ada agar Indonesia bisa mencapai zero karhutla.

Selain itu, desk ini, lanjut Budi, diharapkan dapat membangun sistem mitigasi dan pencegahan karhutla yang semakin baik.

“Karena kebakaran hutan dan lahan tidak hanya memiliki dampak lingkungan saja, tetapi juga memiliki dampak geopolitik di kawasan regional kita," jelasnya dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Kamis (13/3).

Dia menegaskan untuk mencapai itu membutuhkan kolaborasi, tidak hanya dari pemerintah pusat dan daerah, tapi juga dari pihak swasta dan masyarakat.

Berdasarkan prediksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), beberapa wilayah di Indonesia memang masih mengalami musim penghujan. Namun, di beberapa wilayah lainnya sudah mulai ada beberapa titik panas dan diprediksi puncaknya akan terjadi di Juni hingga September 2025.

“Dengan daerah rawan hotspot api yang sudah terjadi, yaitu di Gorontalo, kemudian di Riau, NTT Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Barat, dan Papua Selatan,” tuturnya.

Oleh karenanya, dia menyampaikan, pemerintah sudah mulai menyiapkan langkah-langkah mitigasi untuk mengantisipasi bencana karhutla di musim kemarau yang diprediksi akan mulai terjadi April 2025 dan puncaknya Agustus 2025.

“Ini mulai langkah-langkah seperti deteksi dini, kemudian penegakan hukum secara tegas, koordinasi, penguatan koordinasi antara pusat dan daerah, edukasi dan kerjasama regional. Nah oleh karena yang penguatan kolaborasi antara kementerian dan lembaga yang dilibatkan di dalam penanganan karhutla ini semakin diperbanyak, semakin diperkuat,” paparnya.

Desk koordinasi penanggulangan karhutla dipimpin oleh Kepala BNPB, Menteri Kehutanan, Panglima TNI, Kapolri, dan Menteri Lingkungan Hidup.

Selain itu, kementerian dan lembaga juga berkolaborasi dan bekerja sama secara lintas sektoral, diantaranya Kementerian Kesekretariatan Negara, Kemendagri, dan Kementerian ATR/BPN, Kantor Komunikasi Presiden, Badan Intelijen Negara, PPATK, BNPB, BMKG, dan Badan Informasi Geospasial,

Selain itu, ada gubernur dari beberapa wilayah rawan kebakaran, yaitu Gubernur Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Riau, Kepri, Kaltara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah.