Deklarasi Ganjar Jadi Oposisi Tidak Cerminkan Sikap PDIP

JAKARTA - Mantan kontestan Pilpres 2024, Ganjar Pranowo, mendeklarasikan diri sebagai oposisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Meski begitu, sikap Ganjar ini dinilai tak mencerminkan sikap PDIP.

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan, sikap PDIP ditentukan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, bukan Ganjar.

“Harus bedakan antara Ganjar dengan PDIP. PDIP itu bukan Ganjar, PDIP itu Megawati,” jelasnya kepada Validnews, Rabu (8/5).

Kasus ini, menurutnya, serupa dengan hak angket. Ganjar pernah mengusulkan hak angket, tapi tidak ada parpol yang menjalankan, termasuk PDIP.

Karena itu, meski nantinya PDIP mengambil sikap menjadi oposisi, itu bukan karena ikut Ganjar, namun memang prinsip Megawati. 

Walaupun begitu, ia meyakini, PDIP akan mengambil langkah yang sama dengan Ganjar, yakni sebagai oposisi.

Ujang mengatakan, Megawati bisa jadi memutuskan PDIP sebagai oposisi lantaran kecewa kepada Presiden Joko Widodo yang memilih putranya, Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.

“Maka pilihan menjadi oposisi adalah pilihan yang rasional dan taktis untuk kepentingan PDIP sendiri,” tambahnya.

PDIP juga diperkirakan ingin menjadi oposisi karena ingin berada diposisi yang mengawasi dan mengontrol jalannya pemerintahan yang baru.

“Saya sih memprediksi PDIP lebih condong menjadi oposisi,” tambah Ujang.

PDIP sendiri dinilainya memang dibutuhkan menjadi oposisi untuk mengawasi Pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Agar ada cek and balances. Karena kalau PDIP di luar pemerintahan lebih solid, lebih lincah, lebih berani, lebih keras mengkritisi pemerintah. Dan itu dibutuhkan oleh bangsa, Republik ini,” pungkasnya.